SEJARAH KOTA BANDUNG

Posted: Februari 23, 2011 in Uncategorized

KOTA BANDUNG

 

LAMBANG KOTA BANDUNG

LAMBANG KOTA BANDUNG

Kota Bandung merupakan sebuah kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Di kota yang bersejarah ini, berdiri sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool, sekarang ITB)[1], menjadi ajang pertempuran di masa kemerdekaan[2], serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955,[3] suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.[4]

 

Pada tahun 1990 kota Bandung menjadi salah satu kota teraman di dunia berdasarkan survei majalah Time.[5]

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, dan dahulunya disebut juga dengan Parijs van Java. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini. Dan pada tahun 2007, British Council menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur.[6] Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.

GEOGRAFI KOTA BANDUNG

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa,[7] secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

Semetara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5 °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.[8]

SEJARAH KOTA BANDUNG

Kata “Bandung” berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama “Bandung” diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibukota yang lama di Dayeuhkolot.

Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung.

Pemandangan jalanan di Bandung (1908)

Kota Bandung secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906[10] dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha di tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini.[11]

Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini di bakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain.

Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama “Concordia” (Jl. Asia Afrika, sekarang), berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika yang kemudian kembali KTT Asia-Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April24 April 2005.

KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda, sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan etnis lainnya.

Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia).[10] Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini[13] kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa.[14]

PEREKONOMIAN KOTA BANDUNG

Pada awalnya kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini disamping terus berkembangnya sektor industri. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2006, 35.92 % dari total angkatan kerja penduduk kota ini terserap pada sektor perdagangan, 28.16 % pada sektor jasa dan 15.92 % pada sektor industri. Sedangkan sektor pertanian hanya menyerap 0.82 %, sementara sisa 19.18 % pada sektor angkutan, bangunan, keuangan dan lainnnya.[33]

Pada triwulan I 2010, kota Bandung dan sebagian besar kota lain di Jawa Barat mengalami kenaikan laju inflasi tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.[34] Sebagai faktor pendorong inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yang berupa interaksi permintaan-penawaran serta ekspektasi inflasi masyarakat. Walaupun secara keseluruhan laju inflasi pada kota Bandung masih relatif terkendali. Hal ini terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok sandang, yaitu penurunan harga emas perhiasan. Sebaliknya, inflasi Kota Bandung mengalami tekanan yang berasal dari kelompok transportasi, yang dipicu oleh kenaikan harga BBM non subsidi yang dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar internasional.

Sementara itu yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung masih didominasi dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan dari hasil perusahaan milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah masih belum sesuai dengan realisasi.

Kelompok Triwulan II 2009 Triwulan III 2009 Triwulan IV 2009 Triwulan I 2010
Bahan makanan 5.30 4.35 4.02 3.96
Makanan jadi 5.93 6.21 5.85 5.39
Perumahan 2.62 0.11 1.74 1.97
Sandang 3.80 3.77 5.09 -1.74
Kesehatan 5.52 5.40 5.32 2.20
Pendidikan 6.88 7.55 3.31 3.71
Transporstasi -9.11 -8.64 -5.98 1.09
Total 2.17 1.53 2.11 2.86
Inflasi tahunan kota Bandung

 

PARIWISATA DAN BUDAYA KOTA BANDUNG

Sejak dibukanya Jalan Tol Padaleunyi, kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda, diantaranya Gedung Sate sekarang berfungsi sebagai kantor pemerintah provinsi Jawa Barat, Gedung Pakuan yang sekarang menjadi tempat tinggal resmi gubernur provinsi Jawa Barat, Gedung Dwi Warna atau Indische Pensioenfonds sekarang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Kantor Wilayah XII Ditjen Pembendaharaan Bandung[35], Villa Isola sekarang digunakan Universitas Pendidikan Indonesia, Stasiun Hall atau Stasiun Bandung dan Gedung Kantor Pos Besar Kota Bandung.

Kota Bandung juga memiliki beberapa ruang publik seni seperti museum, gedung pertunjukan dan galeri diantaranya Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada tahun 1955,[36] Museum Sri Baduga, yang didirikan pada tahun 1974 dengan menggunakan bangunan lama bekas Kawedanan Tegallega,[37] Museum Geologi Bandung, Museum Wangsit Mandala Siliwangi, Museum Barli, Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Gedung Indonesia Menggugat dahulunya menjadi tempat Ir. Soekarno menyampaikan pledoinya yang fenomenal (Indonesia Menggugat) pada masa penjajahan Belanda, Taman Budaya Jawa Barat (TBJB) dan Rumentang Siang.

Kota ini memiliki beberapa kawasan yang menjadi taman kota, selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat di kota ini. Kebun Binatang Bandung merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat minati oleh masyarakat terutama pada saat hari minggu maupun libur sekolah, kebun binatang ini diresmikan pada tahun 1933 oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan sekarang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Tamansari.[38] Selain itu beberapa kawasan wisata lain termasuk pusat perbelanjaan maupun factory outlet juga tersebar di kota ini diantaranya, di kawasan Jalan Braga, kawasan Cihampelas, Cibaduyut dengan pengrajin sepatunya dan Cigondewah dengan pedagang tekstilnya. Beberapa pusat perbelanjaan di kota Bandung di antaranya Istana Plaza Bandung, Bandung Supermal, Cihampelas Walk, Paris Van Java Mall, dan Bandung Indah Plaza.

Sementara beberapa kawasan pasar tradisional yang cukup terkenal di kota ini diantaranya Pasar Baru, Pasar Gedebage dan Pasar Andir. Potensi kuliner khususnya tutug oncom, serabi, pepes, dan colenak juga terus berkembang di kota ini.[39] Selain itu Cireng juga telah menjadi sajian makanan khas Bandung, sementara Peuyeum sejenis tapai yang dibuat dari singkong yang difermentasi, secara luas juga dikenal oleh masyarakat di pulau Jawa.

Kota Bandung dikenal juga dengan kota yang penuh dengan kenangan sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya, beberapa monumen telah didirikan dalam memperingati beberapa peristiwa sejarah tersebut, diantaranya Monumen Perjuangan Jawa Barat, Monumen Bandung Lautan Api, Monumen Penjara Banceuy, Monumen Kereta Api dan Taman Makam Pahlawan Cikutra.

Diambil dari berbagai sumber.

 

Iklan

PRABU SILIWANGI

Di Jawa Barat Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana (kakeknya) alias Prabu Wangi (menurut pandangan para pujangga Sunda).

Menurut tradisi lama. orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis:

Kawalya ta wwang Sunda lawan ika wwang Carbon mwang sakweh ira wwang Jawa Kulwan anyebuta Prabhu Siliwangi raja Pajajaran. Dadyeka dudu ngaran swaraga nira“.
Indonesia: Hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya.
MASA MUDA PRABU SILIWANGI
Waktu mudanya Sri Baduga terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura (Amuk Murugul) waktu bersaing memperbutkan Subanglarang (istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam). Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya (Prabu Maharaja Lingga Buana) yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. 

Tentang hal itu, Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara II/2 mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut (artinya saja):

“Di medan perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain.
Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa.
PERANG BUBAT
Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemashurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemashuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan (rasa bangga kepada) keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia di sebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda”.
Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan Sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya (“silih”nya) bukan Sri Baduga melainkan Wastu Kancana (kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangisutah). 

Nah, orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putera Wastu Kancana (Prabu Anggalarang). Tetapi dalam Carita Parahiyangan disebutkan bahwa Niskala Wastu Kancana itu adalah “seuweu” Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala (ayah Sri Baduga) dilewat? Ini disebabkan Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus “langsung” dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara II/4, ayah dan mertua Sri Baduga (Dewa Niskala dan Susuktunggal) hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja (sama seperti kakeknya Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda-Galuh).

Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga (1965), Sri Baduga itu dianggap sebagai “silih” (pengganti) Prabu Wangi Wastu Kancana (oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangisutah). “Silih” dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babad yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putera Wastu Kancana.

KEBIJAKAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya (Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja):

Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibukota di Jayagiri dan ibukota di Sunda Sembawa.
Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan “dasa”, “calagra”, “kapas timbang”, dan “pare dongdang”.

Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa.

Dengan tegas di sini disebut “dayeuhan” (ibukota) di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu “dasa” (pajak tenaga perorangan), “calagra” (pajak tenaga kolektif), “kapas timbang” (kapas 10 pikul) dan “pare dondang” (padi 1 gotongan). Dalam kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, “upeti”, “panggeureus reuma”.

Dalam koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi (sekarang Bungbulang, Garut) harus membawa “kapas sapuluh carangka” (10 carangka = 10 pikul = 1 timbang atau menurut Coolsma, 1 caeng timbang) sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat.

“Pare dondang” disebut “panggeres reuma”. Panggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Reuma adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat (turiang) di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat (tohaan). Dongdang adalah alat pikul seperti “tempat tidur” persegi empat yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukan pikulan. Dondang harus selalu digotong. Karena bertali atau bertangkai, waktu digotong selalu berayun sehingga disebut “dondang” (berayun). Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, “pare dongdang” atau “penggeres reuma” ini lebih bersifat barang antaran.

Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk “dasa” dan “calagra” (Di Majapahit disebut “walaghara = pasukan kerja bakti). Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya : menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air (ngikis), bekerja di ladang atau di “serang ageung” (ladang kerajaan yang hasil padinya di peruntukkan bagi upacara resmi).

Dalam kropak 630 disebutkan “wwang tani bakti di wado” (petani tunduk kepada wado). Wado atau wadwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin calagara. Sistem dasa dan calagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan. Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkanna untuk “rodi”. Bentuk dasa diubah menjadi “Heerendiensten” (bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar). Calagara diubah menjadi “Algemeenediensten” (dinas umum) atau “Campongdiesnten” (dinas Kampung) yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakuan dengan imbalan dan makan. “Preangerstelsel” dan “Cultuurstelsel” yang keduanya berupa sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini.

Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi “lakon gawe” dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sangsi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa “puraga tamba kadengda” (bekerja sekedar untuk menghindari hukuman atau dendaan). Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban “gebagan” yaitu bekerja di sawah bengkok dan ti tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat.

Jadi “gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa”, menurut sejarahnya bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam Pustaka Jawadwipa disebut karyabhakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara dalam abad ke-5.

Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa “piteket” karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas “kabuyutan” di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai “lurah kwikuan” yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak.

CERITA PARAHYANGAN

Naskah ini menceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya di bawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. [Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Lara Santang. Ia dijadikan raja oleh uanya (Pangeran Cakrabuana) dan menjadi raja merdeka di Pajajaran di Bumi Sunda (Jawa Barat)]

Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bhima (sebelumnya di Surawisesa). Kemudian diberitakan, bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di Pelabuhan Cirebon untuk menjada kemungkinan datangnya serangan Pajajaran.

Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon-Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menghamba dan masuk Islam.

Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita (pendeta tertinggi) keraton Ki Purwa Galih. [Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana (Walangsungsang) dari mertuanya (Ki Danusela) dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa (Ayah Subanglarang).

Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga (sebelum menjadi Susuhunan) sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran].

Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun PAGELARAN (formasi tempur). [Pajajaran adalah negara yang kuat di darat, tetapi lemah di laut.

Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki enam buah [[Kapal Jung]] 150 ton dan beberaa lankaras (?) untuk kepentingan perdagangan antar-pulaunya (saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4000 ekor/tahun)].

Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak-Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putera-puteri dari kedua belah pihak. Ada empat pasangan yang dijodohkan, yaitu :

# Pangeran Hasanudin dengan Ratu Ayu Kirana (Purnamasidi).
# Ratu Ayu dengan [[Pangeran Sabrang Lor]].
# Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun.
# Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan (Ratu Nyawa).

Perkawinan [[Pangeran Sabrang Lor]] alias ”’Yunus Abdul Kadir”’ dengan Ratu Ayu terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, panglima angkatan laut, Kerajaan Demak, Sabrang Lor untuk sementara berada di Cirebon.

Persekutuan [[Cirebon]]-[[Demak]] inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putera mahkota Surawisesa menghubungi Panglima [[Portugis]] Alfonso d’Albuquerque di [[Malaka]] (ketika itu baru saja gagal merebut Pelabuhan Pasai atau [[Samudra Pasai]]). Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak.

Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati (Syarif Hidayat) tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap Kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subanglarang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya — Walangsungsang alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara — diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya (Islam).

Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan (Carita Parahiyangan). Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar “The Kingdom of Sunda is justly governed; they are true men” (Kerajaan Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-orang jujur).

Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke kepulauan Maladewa (Maladiven). Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar (1 bahar = 3 pikul) setahun, bahkan hasil tammarin (asem) dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal.

Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab-pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan (kemakmuran Pakuan) sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran.

Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang dalam Prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhuna di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun (1482 – 1521). Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing (Sang Mokteng) Rancamaya karena ia dipusarakan di [[Rancamaya]].

PAKUAN PAJAJARAN

Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu:

  1. Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berbahasa Sunda Kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon Pakujajar.
  2. K.F. Holle (1869). Dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te Buitenzorg (Batutulis di Bogor), Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Holle, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar (“op rijen staande pakoe bomen”).
  3. G.P. Rouffaer (1919) dalam Encyclopedie van Niederlandsch Indie edisi Stibbe tahun 1919. Pakuan mengandung pengertian “paku”, akan tetapi harus diartikan “paku jagat” (spijker der wereld) yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. “Pakuan” menurut Fouffaer setara dengan “Maharaja”. Kata “Pajajaran” diartikan sebagai “berdiri sejajar” atau “imbangan” (evenknie). Yang dimaksudkan Rouffaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rouffaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti “Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan (Maharaja) Majapahit”. Ia sependapat dengan Hoesein Djajaningrat (1913) bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433.
  4. R. Ng. Poerbatjaraka (1921). Dalam tulisan De Batoe-Toelis bij Buitenzorg (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata “Pakuan” mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno “pakwwan” yang kemudian dieja “pakwan” (satu “w”, ini tertulis pada Prasasti Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan “pakuan”. Kata “pakwan” berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti “istana yang berjajar”(aanrijen staande hoven).
  5. H. ten Dam (1957). Sebagai seorang pakar pertanian, Ten Dam ingin meneliti kehidupan sosial-ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, Verkenningen Rondom Padjadjaran (Pengenalan sekitar Pajajaran), pengertian “Pakuan” ada hubungannya dengan “lingga” (tonggak) batu yang terpancang di sebelah prasasti Batutulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuktunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian “paku”.

Ia berpendapat bahwa “pakuan” bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibukota (hoffstad) yang harus dibedakan dari keraton. Kata “pajajaran” ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wikler (1690) yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara “Sungai Besar” dan “Sungai Tanggerang” (sekarang dikenal sebagai Ci Liwung dan Ci Sadane). Ten Dam menarik kesimpulan bahwa nama “Pajajaran” muncul karena untuk beberapa kilometer Ci Liwung dan Ci Sadane mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam pengertian Ten Dam adalah Pakuan di Pajajaran atau “Dayeuh Pajajaran”.

Sebutan “Pakuan”, “Pajajaran”, dan “Pakuan Pajajaran” dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti Kebantenan di Bekasi.

Dalam naskah Carita Parahiyangan ada kalimat berbunyi “Sang Susuktunggal, inyana nu nyieunna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata” (Sang Susuktunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu pakuan Sanghiyang Sri Ratu Dewata).

Sanghiyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut “pakuan” itu adalah “kadaton” yang bernama Sri Bima dan seterunya. “Pakuan” adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran Poerbatjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam Carita Parahiyangan, yaitu “istana yang berjajar”. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada lima (5) bangunan keraton yang masing-masing bernama: Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik “panca persada” (lima keraton). Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam.

Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibukota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya : Nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibukota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya.

Pendapat Ten Dam (Pakuan = ibukota ) benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tome Pires (1513) disebutkan bahwa bahwa ibukota kerajaan Sunda itu bernama “Dayo” (dayeuh) dan terletak di daerah pegunungan, dua hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa di muara Ciliwung. Nama “Dayo” didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kalapa. Jadi jelas, orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata “dayeuh” (bukan “pakuan”) bila bermaksud menyebut ibukota. Dalam percakapan sehari-hari, digunakan kata “dayeuh”, sedangkan dalam kesusastraan digunakan “pakuan” untuk menyebut ibukota kerajaan.

Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan “Pakuan” untuk nama ibukota dan “Pajajaran” untuk nama negara, seperti kebiasaan masyarakat Jawa Barat sekarang ini.

PEMERINTAHAN DI PAKUAN PAJAJARAN

Kejatuhan Prabu Kertabumi (Brawijaya V) Raja Majapahit tahun 1478 telah mempengaruhi jalan sejarah di Jawa Barat. Rombongan pengungsi dari kerabat keraton Majapahit akhirnya ada juga yang sampai di Kawali. Salah seorang diantaranya ialah Raden Baribin saudara seayah Prabu Kertabumi. Ia diterima dengan baik oleh Prabu Dewa Niskala bahkan kemudian dijodohkan dengan Ratna Ayu Kirana (puteri bungsu Dewa Niskala dari salah seorang isterinya), adik Raden Banyak Cakra (Kamandaka) yang telah jadi raja daerah di Pasir Luhur. Disamping itu Dewa Niskala sendiri menikahi salah seorang dari wanita pengungsi yang kebetulan telah bertunangan.

Dalam Carita Parahiyangan disebutkan “estri larangan ti kaluaran”. Sejak peristiwa Bubat, kerabat keraton Kawali ditabukan berjodoh dengan kerabat keraton Majapahit. Selain itu, menurut “perundang-undangan” waktu itu, seorang wanita yang bertunangan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali bila tunangannya meninggal dunia atau membatalkan pertunangan.

Dengan demikian, Dewa Niskala telah melanggar dua peraturan sekaligus dan dianggap berdosa besar sebagai raja. Kehebohan pun tak terelakkan. Susuktunggal (Raja Sunda yang juga besan Dewa Niskala) mengancam memutuskan hubungan dengan Kawali. Namun, kericuhan dapat dicegah dengan keputusan, bahwa kedua raja yang berselisih itu bersama-sama mengundurkan diri. Akhirnya Prabu Dewa Niskala menyerahkan Tahta Kerajaan Galuh kepada puteranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuktungal yang menyerahkan Tahta Kerajaan Sunda kepada menantunya ini (Jayadewata).

Dengan peristiwa yang terjadi tahun 1482 itu, kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Jayadewata memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai “Susuhunan” karena ia telah lama tinggal di sini menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan.

Masa akhir kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran dihitung dari masa Sri Baduga Maharaja berlangsung selama 97 tahun, yang secara berturut-turut dipimpin oleh

  1. Sri Baduga Maharaja (1482 – 1521)
  2. Surawisesa (1521 – 1535)
  3. Ratu Dewata (1535 – 1534)
  4. Ratu Sakti (1543 – 1551)
  5. Ratu Nilakendra (1551 – 1567)
  6. Raga Mulya (1567 – 1579)

PRASASTI BATU TULIS BOGOR

Prasasti Batutulis sudah mulai diteliti sejak tahun 1806 dengan pembuatan “cetakan tangan” untuk Universitas Leiden (Belanda). Upaya pembacaan pertama dilakukan oleh Friederich tahun 1853. Sampai tahun 1921 telah ada empat orang ahli yang meneliti isinya. Akan tetapi, hanya Cornelis Marinus Pleyte yang mencurahkan pada lokasi Pakuan, yang lain hanya mendalami isi prasasti itu.

Hasil penelitian Pleyte dipublikasikan tahun 1911 (penelitiannya sendiri berlangsung tahun 1903). Dalam tulisannya, Het Jaartal op en Batoe-Toelis nabij Buitenzorg atau “Angka tahun pada Batutulis di dekat Bogor”, Pleyte menjelaskan,

Waar alle legenden, zoowel als de meer geloofwaardige historische berichten, het huidige dorpje Batoe-Toelis, als plaats waar eenmal Padjadjaran’s koningsburcht stond, aanwijzen, kwam het er aleen nog op aan. Naar eenige preciseering in deze te trachten“.
(Dalam hal legenda-legenda dan berita-berita sejarah yang lebih tepercaya, kampung Batutulis yang sekarang terarah sebagai tempat puri kerajaan Pajajaran; masalah yang timbul tinggalah menelusuri letaknya yang tepat).

Sedikit kotradiksi dari Pleyte: meski di awalnya ia menunjuk kampung Batutulis sebagai lokasi keraton, tetapi kemudian ia meluaskan lingkaran lokasinya meliputi seluruh wilayah Kelurahan Batutulis yang sekarang. Pleyte mengidentikkan puri dengan kota kerajaan dan kadatuan Sri Bima Narayana Madura Suradipati dengan Pakuan sebagai kota.

Babad Pajajaran melukiskan bahwa Pakuan terbagi atas “Dalem Kitha” (Jero kuta) dan “Jawi Kitha” (Luar kuta). Pengertian yang tepat adalah “kota dalam” dan “kota luar”. Pleyte masih menemukan benteng tanah di daerah Jero Kuta yang membentang ke arah Sukasari pada pertemuan Jalan Siliwangi dengan Jalan Batutulis.

Peneliti lain seperti Ten Dam menduga letak keraton di dekat kampung Lawang Gintung (bekas) Asrama Zeni Angkatan Darat. Suhamir dan Salmun bahkan menunjuk pada lokasi Istana Bogor yang sekarang. Namun pendapat Suhamir dan Salmun kurang ditunjang data kepurbakalaan dan sumber sejarah. Dugaannya hanya didasarkan pada anggapan bahwa “Leuwi Sipatahunan” yang termashur dalam lakon-lakon lama itu terletak pada alur Ci Liwung di dalam Kebun Raya Bogor. Menurut kisah klasik, leuwi (lubuk) itu biasa dipakai bermandi-mandi para puteri penghuni istana. Lalu ditarik logika bahwa letak istana tentu tak jauh dari “Leuwi Sipatahunan” itu.

Pantun Bogor mengarah pada lokasi bekas Asrama Resimen “Cakrabirawa” (Kesatrian) dekat perbatasan kota. Daerah itu dikatakan bekas Tamansari kerajaan bernama “Mila Kencana”. Namun hal ini juga kurang ditunjang sumber sejarah yang lebih tua. Selain itu, lokasinya terlalu berdekatan dengan kuta yang kondisi topografinya merupakan titik paling lemah untuk pertahanan Kota Pakuan. Kota Pakuan dikelilingi oleh benteng alam berupa tebing-tebing sungai yang terjal di ketiga sisinya. Hanya bagian tenggara batas kota tersebut berlahan datar. Pada bagian ini pula ditemukan sisa benteng kota yang paling besar. Penduduk Lawanggintung yang diwawancara Pleyte menyebut sisa benteng ini “Kuta Maneuh”.

Sebenarnya hampir semua peneliti berpedoman pada laporan Kapiten Winkler (kunjungan ke Batutulis 14 Juni 1690). Kunci laporan Winkler tidak pada sebuah hoff (istana) yang digunakan untuk situs prasasti, melainkan pada kata “paseban” dengan tujuh batang beringin pada lokasi Gang Amil. Sebelum diperbaiki, Gang Amil ini memang bernuansa kuno dan pada pinggir-pinggirnya banyak ditemukan batu-batu bekas “balay” yang lama.

Panelitian lanjutan membuktian bahwa benteng Kota Pakuan meliputi daerah Lawangsaketeng yang pernah dipertanyakan Pleyte. Menurut Coolsma, “Lawang Saketeng” berarti “porte brisee, bewaakte in-en uitgang” (pintu gerbang lipat yang dijaga dalam dan luarnya). Kampung Lawangsaketeng tidak terletak tepat pada bekas lokasi gerbang.

Benteng pada tempat ini terletak pada tepi Kampung Cincaw yang menurun terjal ke ujung lembah Ci Pakancilan, kemudian bersambung dengan tebing Gang Beton di sebelah Bioskop Rangga Gading. Setelah menyilang Jalan Suryakencana, membelok ke tenggara sejajar dengan jalan tersebut. Deretan pertokoan antara Jalan Suryakencana dengan Jalan Roda di bagian ini sampai ke Gardu Tinggi sebenarnya didirikan pada bekas pondasi benteng.

Selanjutnya benteng tersebut mengikuti puncak lembah Ci Liwung. Deretan kios dekat simpangan Jalan Siliwangi – Jalan Batutulis juga didirikan pada bekas fondasi benteng. Di bagian ini benteng tersebut bertemu dengan benteng Kota Dalam yang membentang sampai ke Jero Kuta Wetan dan Dereded. Benteng luar berlanjut sepanjang puncak lereng Ci Liwung melewati kompleks perkantoran PAM, lalu menyilang Jalan Raya Pajajaran, pada perbatasan kota, membelok lurus ke barat daya menembus Jalan Siliwangi (di sini dahulu terdapat gerbang), terus memanjang sampai Kampung Lawang Gintung.

Di Kampung Lawanggintung benteng ini bersambung dengan “benteng alam” yaitu puncak tebing Ci Paku yang curam sampai di lokasi Stasiun Kereta Api Batutulis. Dari sini, batas Kota Pakuan membentang sepanjang jalur rel kereta api sampai di tebing Ci Pakancilan setelah melewati lokasi Jembatan Bondongan. Tebing Ci Pakancilan memisahkan “ujung benteng” dengan “benteng” pada tebing Kampung Cincaw.

LOKASI PAKUAN DALAM NASKAH KUNO

Lokasi Pakuan

Dalam kropak (tulisan pada lontar atau daun nipah) yang diberi nomor 406 di Mueseum Pusat terdapat petunjuk yang mengarah kepada lokasi Pakuan. Kropak 406 sebagian telah diterbitkan khusus dengan nama Carita Parahiyangan. Dalam bagian yang belum diterbitkan (biasa disebut fragmen K 406) terdapat keterangan mengenai kisah pendirian keraton Sri Bima, Punta, Narayana Madura Suradipati: 

Di inya urut kadatwan, ku Bujangga Sedamanah ngaran Sri Kadatwan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Anggeus ta tuluy diprebolta ku Maharaja Tarusbawa deung Bujangga Sedamanah. Disiar ka hulu Ci Pakancilan. Katimu Bagawat Sunda Mayajati. Ku Bujangga Sedamanah dibaan ka hareupeun Maharaja Tarusbawa.
Artinya: Di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sedamanah diberi nama Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai [dibangun] lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan Bujangga Sedamanah. Dicari ke hulu Ci Pakancilan. Ditemukanlah Bagawat Sunda Majayati. Oleh Bujangga Sedamanah dibawa ke hadapan Maharaja Tarusbawa.

Dari sumber kuno itu dapat diketahui bahwa letak keraton tidak akan terlalu jauh dari “hulu Ci Pakancilan”. Hulu sungai ini terletak di dekat lokasi kampung Lawanggintung yang sekarang, sebab ke bagian hulu sungai ini disebut Ciawi. Dari naskah itu pula kita mengetahui bahwa sejak zaman Pajajaran sungai itu sudah bernama Ci Pakancilan. Hanyalah juru pantun kemudian menerjemahkannya menjadi Ci Peucang. Dalam bahasa Sunda Kuna dan Jawa Kuna kata “kancil” memang berarti “peucang”.

Sumber : Wikipedia.com

 

MUSYAWARAH RAYON KE VIII

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized

Musyawarah Rayon AMS ke VIII

Bandung, Januari 2011

 

H. Sobar

Musyawarah Rayon ke VIII

Bertempat di Kings Garden Hotel and Restaurant Jl. Gardudjati Bandung telah diselenggarakan Musyawarah Rayon ke VIII Angkatan Muda Siliwangi untuk kecamatan Andir dimana dihadiri oleh wakil-wakil dari sub rayon Andir seperti dari kebon jeruk, Garuda, Maleber, Dunguscariang, Campaka dan Ciroyom.

 

Dalam Acara tersebut telah terpilih Kang Sugianto sebagai ketua rayon untuk masa bakti 2011- 2015 dimana akan sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan segala seksi yang ada di bawahnya karena memang sangat banyak program yang bisa dilakukan di Kecamatan Andir.

 

Ketua Terpilih Sugianto

Ki Lanceuk Sugianto

 

 

Kemudian pada tanggal 19 Februari 2011 telah dilakukan pembubaran panitia Musra di Aula kelurahan Kebon Jeruk Jl. Dulatip Bandung yang dihadiri oleh rengrengan pengurus Rayon Andir yang baru sekaligus ajang untuk saling bertatap muka bertemu wajah dalam melaksanakan tugas bersama sebagai organisasi masa yang ingin mempertahankan Indonesia agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Angkatan Muda Siliwangi Rayon Andir juga akan sesegera mungkin mengadakan Musubra ( Musyawarah Sub Rayon ) di sub rayon masing-masing karena dengan musubra kita akan melihat betapa kekuatan generasi muda untuk memajukan negara ini sangat diperlukan dan memang kita juga harus mengingat pesan Pendiri Indonesia bahwa generasi muda adalah pilar negara yang akan menopang negara ini di kemudian hari, oleh karena itu musubra sendiri merupakan ajang kaderisasi bagi kemajuan AMS ke depannya.

Diharapkan rekan-rekan, dulur-dulur yang ada di sub rayon bisa melakukan musubra sebaik-baiknya karena Andir merupakan tolok ukur dari peta perpolitikan di Kota Bandung sehingga kita seyogyanya dapat melaksanakan musubra dengan kekuatan penuh demi citra Angkatan Muda Siliwangi yang telah ada sejak Tahun 1966.

Bagi dulur-dulur yang ingin bergabung silahkan untuk menghubungi subrayon di kelurahan masing-masing karena kita akan sama-sama membangun negara Indonesia ini dengan SILIWANGI untuk PAKUSARAKAN.

Salam PAKUSARAKAN !!!!

 

 

 

 

 

Pengelola website.

Dody Iskandar,SH ( Wakil Sekretaris Rayon Andir )

VISI dan MISI AMS

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized

Visi Angkatan Muda Siliwangi

– Pengokohan Angkatan Muda sebagai Pelopor dan komponen vital perjuangan Bangsa

– Pembentukan Kader Inti Siliwangi sebagai warga kader Nasional yang berwatak, berotak serta hormat bertanggung jawab kepada Rakyat, yang didalam segala bidang kehidupan merupakan unsur hidup peremaja, penggairah dan pemersatu.

– Pembinaan wilayah Siliwangi dalam rangka nasional se-Nusantara Indonesia

 

Misi Angkatan Muda Siliwangi

1) Mengembangkan keberadaan organisasi sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka membangun perwujudan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

2) Membina potensi Angkatan Muda Siliwangi untuk diarahkan kepada usaha-usaha terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat serta demokratis berdasarkan Pancasila

3) Mengalang solidaritas masyarakat Indonesia dalam memperkokoh Persatuan dan Kesatuan

SEJARAH SINGKAT AMS

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized
Tag:

Sejarah Singkat AMS

PAKUSARAKAN

PAKUSARAKAN

ANGKATAN MUDA SILIWANGI

Angkatan Muda Siliwangi – lebih dikenal dengan sebutan AMS adalah Organisasi Kemasyarakatan . Dengan demikian AMS adalah Organisasi yang anggota-anggotanya baik muda maupun tua yang secara sukarela bergabung dan bersedia dengan tidak terpaksa untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi.

AMS berdiri pada tanggal, 10 November 1966 yaitu sejak penandatanganan “ Piagam AMS” . Berdirinya AMS bertepatan dengan Hari Nasional yaitu Hari Pahlawan dan sekaligus pada saat umat Islam memperingati hari “ Isra Mi’raj” jadi pada saat lahirmya AMS selain Bangsa Indonesia tengah menghayati makna kesejarahan para Pahlawan maka umat Islam diseluruh Duniapun tengah menghayati dengan khidmat , hikmah dari “ Perjalanan Agung” Rasullulah Muhammad S.A.W ketika menerima tugas dan kewajiban yang suci (Shalat) dari Allah SWT “ Sang Al Khaliq” .
Dari hal diatas maka setiap Kader AMS harus yakin bahwa kelahiran AMS mengandung nilai-nilai luhur yaitu mengemban misi melestarikan semangat serta cita-cita Pahlawan Bangsa serta tekad untuk tetap memegang Keimanan akan ajaran-ajaran Illahi demi tercapainya kebahagiaan Dunia Akhirat baik secara perseorangan maupun Bangsa secara keseluruhan..

– Motif berdirinya AMS , adanya keinginan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman dan gerakan kaum komunis yang telah menghianati bangsa Indonesia melalui Gerakan 30 September 1965 dan sekarang tentunya menggulirkan Reformasi yang bersifat menyeluruh sebagai koreksi terhadap Orde Baru. Selain itu adanya keinginan untukmenciptakan tatakrama kehidupan berbangsa dan bernegara secara Demokratis yang telah disimpangkan oleh Orde Lama pada saat itu serta keinginan untuk membentuk kepemimpinan Nasional yang jujur berilmu , cerdas berwibawa dan hormat bertanggung jawab kepada Rakyat.

– Tekad Pendirian Organisasi , adanya keinginan untuk lebih merapatkan barisan dalam rangka pengokohan “ Angkatan 66 “ sebagai Pelopor dan Komponen Vital perjuangan Orde Baru saat itu dan setelah tahun 1998 merapatkan barisan untuk Reformasi.

– Pernyataan berdirinya Organisasi, untuk melaksanakan dan mewujudkan motif serta tekad diatas maka para penandatangan Piagam AMS menyatakan “ Keberanian Moralnya” untuk membentuk suatu Organisasi yang menghimpun dan menyalurkan potensi Generasi Muda dari berbagai lapisan , dari desa hingga kota dalam suatu wadah yang disebut “ Angkatan Muda Siliwangi”

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Siliwangi, maka tujuan AMS adalah “ Mewujudkan Cita-Cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 “ Untuk mencapai tujuan tersebut pada Anggaran Dasar AMS tercantum Tugas pokok sebagai berikut :

 

a. Membangun dan mengembangkan Organisasi sebagai Organisasi Kader dalam rangka menciptakan Kader Bangsa.
b. Membina potensi dan militansi AMS untuk selanjutnya diarahkan kepada usaha-usaha menciptakan wujud hidup masyarakat yang adil, sejahtera materil dan spiritual, demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Menggalang solidaritas sesama kaum muda Indonesia khususnya dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa pada umumnya.

Sebagai Organisasi kemasyarakatan, AMS memiliki 2 ( Dua ) landasan Organisasi yang terdiri dari :

1. Landasan Historis ,
Landasan Historis AMS adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang berarti dalam praktek Organisasi AMS harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta keberanian moral bangsa seperti yang telah dirintis dan dibuktikan oleh kedua peristiwa tersebut diatas.

2. Landasan Normatif ,
Rakyat Indonesia yang beraneka ragam dalam berbagai hal, baik budaya ataupun norma ternyata bila dikaji lebih jauh maka akan ditemukan unsur nilai kebersamaan dan kesamaan derajat manusia. Begitupula halnya dengan AMS yang memiliki anggota yang beragam dari mulai Pemuda Gembala hingga Sarjana maka akan ditemukan pula rasa kebersamaan dan kesamaan. Oleh karenanya AMS mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai “ Silih Asih – Silih Asah – Silih Asuh “ yang merupakan Landasan Normatif Organisasi.

Falsafah-falsafah yang mengandung nilai-nilai luhur dan berlaku di AMS adalah :
Catur Watak Utama AMS
Silih Asah – Silih Asih – Silih Asuh
Pakusarakan
Wangsit Siliwangi
Tri-Sula AMS ( Shalat-Silat-Siliwangi )

a. Catur Watak Utama AMS
Catur Watak sebenarnya adalah karakter atau sikap kepemimpinan yang dikembangkan oleh AMS dalam membentuk kader-kader organisasi sekaligus kader bangsa dan kader masyarakat. Catur Watak Utama AMS terdiri dari :

1. Kukuh kana jangji :
Nilai yang terkandung didalamnya adalah bahwa setiap kader AMS harus memiliki sikap dan jiwa sebagai berikut :
– Beriman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
– Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan moral yang ada dalam masyarakat
– Memegang teguh Undang-Undang Dasar1945
– Memegang teguh serta melaksanakan dan mengamankan keputuan-keputusan yang telah disepakati dan diambil secara musyawarah.

2. Leber Wawanen :

Nilai yang terkandung didalamnya adalah , bahwa setiap kader AMS harus memiliki keberanian dan kepribadian . Untuk hal itu maka setiap kader AMS harus mengembangkan sikap sebagai berikut :

– Berani berprakarsa atau mencoba hal-hal baru yang positif dan bermanfaat bagi rakyat banyak.
– Berjiwa pembaharu
– Berdisiplin dan berdaya tahan tinggi
– Bekerja keras
– Berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

3. Silih Wawangi :

Nilai yang terkandung didalamnya adalah , bahwa setiap kader AMS mengembangkan sifat saling menghormati diantara sesama dan diwujudkan dalam sikap sebagai berikut :

– Cinta keluarga, cinta sesama anggota, cinta bangsa dan cinta pemimpin
– Cinta budaya bangsa
– Cinta persatuan dan kesatuan

4. Medangkeun Kamulyaan :

Nilai yang terkandung didalamnya adalah , bahwa setiap kader AMS harus senantiasa menebarkan dan membangkitkan kemuliaan , kebaikan dan berbagi kebahagiaan diantara sesama serta terwujud dalam :

– Berbudi pekerti luhur, ber-perikemanusiaan dan berjiwa pengabdian, demokratis, jujur, adil dan sederhana.
– Cerdas, berilmu dan kritis

b. Silih Asih-Silih Asah-Silih Asuh

Bahwa setiap kader AMS harus mengembangkan jiwa kebersamaan dan kesamaan yang merupakan pula prinsip dasar dari Demokrasi , dengan demikian setiap kader AMS harus mewujudkan Demokrasi kedalam bentuk perbuatan dan kegiatan.

c. Pakusarakan

Kata Pakusarakan berarti Pageuhan lemah cai atau “ Pertahankan Tanah Air” kata Pakusarakan pertama kali diucapkan oleh para perintis AMS dikampung Pakusorok Kabupaten Bandung pada tanggal, 21 November 1965. Makna Pakusarakan adalah bahwa setiap kader AMS memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mencintai Tanah Air , Bangsa dan Rakyat Indonesia dengan segala kemampuan yang dimilikinya.

 

d. Wangsit Siliwangi

Wangsit Siliwangi, digubah oleh Drs. Wahyu Wibisana, sebagai hasil penafsiran beliau dari beberapa syair dan seni budaya daerah Sunda. Bagi AMS Wangsit Siliwangi sering dikumandangkan dalam pembukaan acara resmi Organisasi dengan maksud memberi semangat sekaligus mengingatkan kembali tujuan dan misi organisasi saat-saat berdirinya AMS. Beberapa pesan yang tersirat dan terkandung dalam Wangsit Siliwangi diantaranya adalah AMS harus menjadi pembela sekaligus pencinta Tanah Air, Bangsa, Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. hal ini tersirat dalam Satu kalimat Wangsit sebagai berikut :

“………………saestuna pancen kami, jiwa kami, nyaeta : nyungkemkeun acining asih ka Lemah-Cai kuwening ati, ngabakti jiwa raga ka Nagara kubalungbang rasa jeung dimana engke simpay Nagara pegat, kandagalante-kandagalante harayang ngaraja dewek geura gunakeun leungeun aranjeun binareng jeujeuhan . Gupayan kukatresnan sugan nu ingkar daek eling daek mulang. Jeung upama panggupay aranjeun teu dicumponan , kami nyaho yen leungeun aranjeun bisa dikuah-kieuhkeun : bisa diusapkeun bisa dipeureupkeun ! ………………….”

“ …………….…sesungguhnya tekad diri dan jiwaku adalah mengabdi dengan keikhlasan rasa saripatining asih kepada Tanah Air, berbakti jiwa dan raga tanpa pamrih kepada Negara dan Bangsa. Dan apabila dikemudian hari ada orang yang bermaksud untuk memecah belah persatuan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan ini, gunakanlah tanganmu dengan bijak . Lambaikan tanganmu dengan rasa kasih agar yang ingkar jadi sadar dan kembali kejalan yang benar . Tetapi apabila lambaian tangan kalian tidak dihiraukan, Aku tahu pasti bahwa tangan kalian dapat digunakan untuk mengusap atau dikepalkan ! …………………………”

e. Trisula AMS

Yang dimaksud dengan Trisula AMS yaitu : “ Shalat – Silat – Siliwangi “ , dapat dianalogkan dengan “ Iman – Ilmu – Amal” Moto ini digunakan pada masa perintisan AMS yaitu pada saat masih bernama “ Jajaka Keansantang” Motto ini menggambarkan keberadaan manusia dalam tiga dimensinya.

Melalui Shalat, mereka mempertahankan kualitas iman dan taqwa. Melalui Silat, digambarkan nilai manusia yang berakal budi sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan keberadaan manusia tidak terlepa dari sesama manusia untuk “ silih wawangi” dengan demikian Shalat – Silat – Siliwangi menggambarkan sifat dan sikap nilai kesempurnaan yang meliputi segi-segi mendasar dan fitrah manusia menuju kebahagiaan lahir dan bathin.

Struktur Organisasi AMS secara Vertikal

– Pusat ( Ditingkat Pusat / Jawa barat )
– Distrik ( Setingkat Kabupaten / Kota )
– Rayon ( Setingkat Kecamatan )
– Sub Rayon ( Setingkat Desa / Kelurahan )

Lambang Organisasi

 

Lambang Angkatan Muda Siliwangi adalah Kepala Harimau dengan Dua Kujang Pusaka berlubang Empat dan bertuliskan SILIWANGI AMS PUKASARKAN

(1) Makna dan arti dari Warna pada Lambang Angkatan Muda Siliwangi :

a) Kuning mengandung arti Agung dan selalu iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b) Merah mengandung arti berani serta bertanggung jawab didalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
c) Hitam mengandung arti Kukuh kana jangji didalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(2) Makna dan arti dari Lambang Angkatan Muda Siliwangi :

Kumis pada Lambang Angkatan Muda Siliwangi berjumlah 10 (Sepuluh), Lima di Kiri dan Lima di Kanan melambangkan TANGGAL kelahiran Angkatan Muda Siliwangi

Dua Taring di Kiri dan Kanan melambangkan pada Orde ke Dua ( Orde Baru ) saat didirikannya Angkatan Muda Siliwangi dan Sebelas Gigi melambangkan BULAN kelahiran Angkatan Muda Siliwangi.

 

Bulu – bulu disekeliling kepala Macan berjumlah 66 ( Enampuluh Enam ) buah melambangkan TAHUN kelahiran Angkatan Muda Siliwangi

 

Dua Kujang berwarna Kuning, berlubang Empat berwarna Putih yang mengelilingi Kepala Macan mengandung arti Cai Kahuripan sebagai penjabaran dari Catur Watak Utama Angkatan Muda Siliwangi yang terdiri dari : Kukuh kana Jangji , Leber Wawanen , Silih Wawangi & medangkeun Kamulyan

 

Titik-titik Hitam dibawah Hidung pada Lambang Angkatan Muda Siliwangi berjumlah 26 ( Duapuluh Enam ) mengingatkana kita Kepada penanda tangan
( Deklarator ) Piagam AMS

Warna Merah pada Lidah melambangkan berani serta bertanggung jawab didalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran

 

Segi Lima warna Hijau dari Lambang Angkatan Muda Siliwangi mengandung arti keteguhan hati untuk menjaga Lemah Cai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia

(3) Lambang Angkatan Muda Siliwangi, dipakai / dipergunakan pada :

Panji , Bendera Kepengurusan, Bendera, Tanda Jabatan, Pakaian Seragam, Papan Nama , Badge, Lencana, Stempel, Piagam, Vaandel, Plaquet, Topi Lapangan dan Jacket Angkatan Muda Siliwangi dan keperluan lain yang tidak merendahkan martabat organisasi.

Program Umum
Angkatan Muda Siliwangi

Program Catur Mutu AMS, adalah Program Umum yang utuh dari AMS dalam upaya menempatkan AMS pada arus utama pembangunan berdasarkan budaya isinya adalah : Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Organisasi yang meliputi Empat aspek mendasar dari organisasi, yaitu :

Peningkatan mutu (kualitas) anggota AMS
Peningkatan Mutu (kualitas) pengelola ( Pengurus ) AMS
Peningkatan mutu (kualitas) sarana dan prasarana organisasi
Peningkatan mutu (kualitas) kegiatan / kejuangan AMS

1. Peningkatan mutu anggota AMS :

Strategi peningkatan mutu anggota AMS ditunjukan kepada pengembangan yang memiliki keselarasan dan keutuhan antara ketiga sumber orientasi hidup manusia yang hakiki, yaitu :
– Orientasi ke atas kepad Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kerohanian yang luhur dan falsafah hidup Pancasila
– Orientasi kedalam terhadap dirinya sendiri yaitu pengembangan sebagai insane biologis, insane intelek dan kejiwaan guna mengembangkan bakat-bakat kejiwaan dan kemampuan jasmanuiah dan rohaniah agar dapat memberikan prestasi yang semaksimal mungkin dengan mengembangkan factor-faktor potensi dalam dirinya.
– Orientasi keluar terhadap lingkungan (budaya, social,alam) dan masa depan.

2. Peningkatan mutu pengelola organisasi

Strategi peningkatan mutu pengelola organisasi ditunjukan dalam rangka membina dan mengembangkan calon-calon pemimpin Bangsa Indonesia yang cakap, arif bijaksana , bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada Nusa dan Bangsa untuk dapat membawa Bangsa dan Negara kepada yang kita cita-citakan.

3. Peningkatan mutu sarana dan prasarana organisasi

Strategi pembinaan dan pengembangan mutu mekanisme berorganisasi ditujukan pada pembentukan iklim yang sehat dalam organisasi sehingga terjadi keterpaduan antara unsure anggota , sarana dan dana.

4. Peningkatan mutu kegiatan / kejuangan AMS

Strategi penngkatan mutu kejuangan AMS ditujukan agar keterlibatan AMS dalam pembangunan secara langsung dapat dirasakan dari segi kualitas oleh masyarakat.

Kegiatan – Kegiatan AMS / Penutup

Selama ini lebih banyak bergerak dalam bidang politik dan social meskipun ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut masalah ekonomi , budaya dan agama.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan maka secara formal organisasi AMS tidak lagi menjadi underbouw GOLKAR tetapi nilai sejarah tidak dapat dihilangkan bahwa berdirinya Golkar didahului dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya ( Sekber Golkar) tahun 1969. sedangkan Sekber Golkar adalah gabungan ratusan organisasi Kemasyarakatan pada waktu itu, di Jawa Barat AMS termasuk salah satu Ormas pendiri Sekber Golkar .

Mahasiswa secara murni bergerak memformulasikan dalam bentuk Suara Reformasi Hati Nurani Rakyat, yang elama Orde Baru tidak berani disuarakan secara langsung oleh rakyat, dalam bentuk keinginan melakukan reformasi total dalam segala aspek kehidupan , yang selama Tiga decade terpendam, Mahasiswa dengan segala jerih payah dan pengorbanan jiwa berhasil menumbangkan Presiden Soeharto yang selama 32 tahun bercokol menjadi presiden. Dengan terjadinya suksesi pucuk kepemimpinan Indonesia pada tanggal, 22 Mei 1998, Reformasi mulai bergulir dan Indonesia meninggalkan Orde Baru dibelakang sekaligus memasuki Era Reformasi.

AMS sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang telah mengakar rumput dan telah hadir di Jawa Barat selama Tiga decade dapat menjadi mitra Mahasiswa dan mitra kekuatan Reformasi khususnya di Jawa Barat dengan menggunakan nuansa damai ( tanpa gejolak yang akan merugikan semua fihak).
Untuk itu AMS menyusun format Reformasi untuk dapat digunakan keluara kepada masyarakat , maupun kedalam bagi kelembagaan AMS sendiri.
Reformasi keluar dimaksudkan untuk mempengaruhi era reformasi di Jawa Barat sehingga AMS tidak hanya terbawa-bawa atau malahan menjadi obyek reformasi , tapi AMS harus dapat menempatkan dirinya sebagai subyek reformasi itu sendiri.
Reformasi kedalam Kelembagaan AMS bertujuan agar AMS dapat menampung keinginan anggota yang heterogen , mengadopsi secara lentur ( tanpa gejolak ) terhadap reformasi dari luar , dan lebih dari itu memberikan rasa aman kepada anggota untuk tetap mempercayai Lembaga sebagai wadah penyaluran bakat, minat dan aspirasinya yang berkembang dalam memasuki era reformasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGKATAN MUDA SILIWANGI

BAB I
LAMBANG, PANJI, DOKTRIN, IKRAR, LAGU DAN ATRIBUT LAINNYA.

Pasal 1

(1) Lambang AMS adalah Kepala Harimau dengan dua kujang Pusaka berlubang empat dan bertuliskan Siliwangi AMS PAKUSARAKAN.
(2) Panji AMS adalah berwarna kuning emas berhiaskan Lambang Organisasi ditengah-tengahnya berwarna hitam dengan ukuran 90 Cm x 150 Cm.
(3) Doktrin, Ikrar, Lagu dan atribut-atribut lainnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota AMS harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
(1) Telah berumur 17 tahun
(2) Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi.
(3) Menerima AD, ART, program Umum Organisasi dan peraturan-peraturan organisasi
(4) Menyatakan diri menjadi anggota AMS melalui peringkat organisasi terbawah yang ada
(5) Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan sesuai dengan peraturan organisasi.

Pasal 3
Anggota Kehormatan

(1) Anggota Kehormatan adalah tokoh-tokoh yang dianggap telah berjasa kepada organisasi yang keanggotaannya ditentukan oleh keputusan organisasi.
(2) Anggota Kehormatan tingkat Pusat ditentukan oleh Pengurus Pusat dan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Penasehat, sedangkan Anggota Kehormatan lainnya ditentukan oleh Kepengurusan setingkat lebih tinggi diatasnya.

BAB III
KEWAJIBAN, HAK ANGGOTA DAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap anggota berkewajiban :
(1) Mentaati AD dan ART serta seluruh keputusan-keputusan Organisasi.
(2) Mentaati dan melaksanakan segala peraturan organisasi.
(3) Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi.
(4) Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan dan nama baik organisasi.
(5) Mengamankan dan memperjuangkan kebijaksanaan organisasi.
(6) Membayar iuran

Pasal 5

Setiap anggota berhak :
(1) Berhak memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
(2) Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
(3) Memilih dan dipilih.
(4) Memperoleh perlindungan, pembelaan
(5) Memperoleh pendidikan kader dan bimbingan dari organisasi.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 tentang kewajiban dan hak anggota berlaku bagi setiap anggota Organisasi, kecuali anggota kehormatan tidak memiliki hak memilih.

Pasal 7

(1) Anggota tidak dibenarkan melakukan tindakan dan atau mempublikasikan (menyebarluaskan) kepada umum hal-hal yang bersifat merugikan nama baik dan kepentingan organisasi baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Pengurus yang tidak aktif, melalaikan tugas dan menghambat mekanisme organisasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dikenakan tindakan administratif organisasi sebagai berikut :
Teguran/peringatan organiosasi.
Skorsing Keanggotaan/Pengurus.
Pemecatan/pemberhentian.
(4) Pelaksanaan tindakan administratif tersebut pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Distrik/perwakilan.
Pasal 8

Tata cara pembelaan diri anggota akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

Anggota berhenti karena :
(1) Meninggal Dunia.
(2) Atas permintaan sendiri.
(3) Diberhentikan.

BAB V
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10

(1) Pengurus Pusat terdiri atas :
Ketua Umum
Ketua-ketua
Sekretaris Jenderal
Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
Bendahara Umum
Wakil-wakil Bendahara Umum
Ketua-ketua Departemen

(2) Pada tiap-tiap wilayah dapat ditunjuk Koordinator Wilayah (KORWIL) sebagai Pembantu Pengurus Pusat di wilayahnya yang kewenangannya diatur oleh Pengurus Pusat.

(3) Ketua Umum dan Ketua Dewan Penasehat dipilih langsung oleh peserta Kongres sekurang didukung oleh ½ jumlah peserta + 1 dari peserta yang hadir.

(4) Tata cara Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Penasehat serta penetapan kepengurusan tingkat Pusat diatur oleh Tata Tertib.

Pasal 11

(1) Pengurus Distrik/Perwakilan terdiri atas :
Ketua
Wakil-wakil Ketua
Sekretaris
Wakil-wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil-wakil Bendahara
Ketua-ketua Biro

(2) Pada tiap-tiap wilayah ditunjuk Koordinator Wilayah (KORWIL) yang kedudukannya setingkat dengan Wakil Ketua sebagai Pembantu Pengurus Distrik di wilayahnya yang kewenangannya diatur oleh Pengurus Distrik.

Pasal 12

(1) Pengurus Rayon/Komisariat terdiri atas :
Ketua
Wakil-wakil Ketua
Sekretaris
Wakil-wakil Sekretaris.
Bendahara
Wakil-wakil Bendahara
Ketua-ketua Bidang.

(2) Pada tiap-tiap wilayah dapat ditunjuk Koordinator Wilayah (KORWIL) yang kedudukannya setingkat dengan Wakil Ketua sebagai Pembantu Pengurus Rayon di wilayahnya yang kewenangannya diatur oleh Pengurus Rayon.

Pasal 13

Pengurus Sub Rayon terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil Sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil-wakil Bendahara.
g. Ketua-ketua Bagian.

Pasal 14

(1) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pimpinan Paripurna.
(2) Calon-calon diajukan oleh Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Pusat.
(3) Sebelum diadakan rapat pimpinan Paripurna, maka Pengurus Pusat dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk penjabat.

Pasal 15

Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus Distrik/Perwakilan disyahkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usulan Pengurus Distrik setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Distrik.

Pasal 16

Pengisian lowongan antar waktu personalia Pengurus Rayon/Komisariat disyahkan oleh Oengurus Distrik berdasarkan usul Pengurus Rayon setelah berkonsultasi dengan Penasehat Rayon.

Pasal 17

Pengisian lowongan antar waktu personalia Pengurus Sub Rayon disahkan oleh Pengurus Rayon berdasarkan usul Pengurus Sub Rayon setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Sub Rayon.

Pasal 18

Masa jabatan oenggantian antar waktu berakhir pada waktu jabatan yang digantikannya berakhir.

BAB VI
PEDOMAN TATA KERJA

Pasal 19

(1) Demi tertibnya pelaksanaan mekanisme organisasi, Pengurus Pusat wajib membuat Pedoman Tata Kerja yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya.
(2) Untuk memudahkan terlaksananya tujuan organisasi sesuai dengan kondisi masing-masing Distrik/Perwakilan, setiap Distrik/Perwakilan harus membuat Pedoman Tata Kerja yang berlaku untuk Distrik/Perwakilan yang bersangkutan

Setelah mendapat pengesahan dari Pengurus Pusat yang tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
(3) Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku pula bagi masing-masing Rayon/Komisariat dan Sub Rayon dengan mendapat pengesahan dari Pengurus yang setingkat lebih atas.

BAB VII
SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 20

Dewan Pertimbangan Organisasi Terdiri atas :
a. Seorang Ketua
b. 2 orang wakil ketua
c. Seorang Sekretaris
d. 5 orang anggota

Pasal 21

Personalia Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri atas 2 orang unsur pendiri, 2 orang unsur Dewan Penasehat Tingkat Pusat, 5 orang anggota yang diusulkan oleh Korwil-korwil.

Pasal 22

(1) Dewan Pertimbangan organisasi bertugas dan memiliki wewenang memberikan keputusan berupa sanksi-sanksi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam BAB III pasal 7 ayat (3) ART
(2) Dewan Pertimbangan Organisasi melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan permohonan dari dewan penasehat Tingkat Pusat bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.
(3) Keputusan Dewan Pertimbangan Organisasi dikembalikan kepada Dewan Penasehat Tingkat Pusat untuk diteruskan kepada Pengurus yang pertama mengajukan permohonan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB VIII
SUSUNAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 23

Susunan Dewan Penasehat terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Anggota-anggota

BAB IX
PERSONALIA DEWAN PENASEHAT

Pasal 24

(1) Ketua Dewan Penasehat dipilih oleh Peserta Kongres
(2) Personalia Dewan Penasehat Pusat adalah tokoh AMS yang telah berjasa pada Organisasi., yang ditetapkan oleh tim formatur serta disyahkan oleh Kongres bersama-sama dengan penyusunan Personalia Pengurus Pusat.
(3) Personalia Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan, Rayon dan Sub Rayon adalah tokoh-tokoh AMS setempat dan atau anggota kehormatan penetapannya ditentukan oleh Pengurus setingkat lebih tinggi.

BAB X
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT

Pasal 25

Dewan Penasehat merupakan Dewan yang bersifat kolektif yang dibentuk ditingkat Pusat, Distrik/Perwakilan, Rayon/Komisariat, dan Sub Rayon.

Pasal 26

Keputusan-keputusan atau saran-saran Dewan Penasehat diambil dalam suatu rapat Dewan Penasehat sehingga mencerminkan cirri kolektif dari Dewan ini.

Pasal 27

Fungsi dan wewenang Dewan Penasehat terdiri atas :
(1) Fungsi sebagai penasehat mempunyai arti berwenang memberikan pengarahan kepada Pengurus AMS sesuai dengan tingkatannya.
(2) Fungsi sebagai pembimbing mempunyai arti berwenang memberikan bimbingan atau supervisi pada Pengurus AMS sesuai dengan tingkatannya.
(3) Fungsi sebagai pengayom mempunyai arti berwenang memberikan perlindungan apabila organisasi sesuai tingkatannya terancam vakum yang disebabkan dari luar maupun dari dalam organisasi.
(4) Dewan Penasehat wajib memberikan jawaban atas konsultasi Pengurus AMS sesuai tingkatannya tentang pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus yang disesuaikan dengan ketiga fungsi Dewan Penasehat AMS seperti dimaksud dalam point (1), (2) dan (3) Pasal ini.
(5) Pelaksanaan jawaban pada point (4) pasal ini harus memperhatikan latar belakangnya secara kasus perkasus.
(6) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Penasehat mempunyai hak bertanya dan menerima jawaban kepada dan dari Pengurus AMS sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku bagi semua Dewan Penasehat disemua tingkatan.

Pasal 29

Dewan Penasehat Pusat AMS dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pertimbangan Organisasi untuk memberhentikan Pengurus dan Anggota Dewan Penasehat Pusat ,Pengurus Pusat AMS atas usul Pengurus Pusat AMS, apabila yang bersangkutan dipandang telah menyalahgunakan wewenang dan atau merugikan nama baik organisasi dan membahayakan kelangsungan hidup organisasi.

BAB XI
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENDIRI

Pasal 30

(1) Susunan dan kedudukan Majelis Pendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
(2) Susunan dan Personalia Majelis Pendiri ditetapkan oleh Majelis Pendiri.

BAB XII
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 31

(1) Berdasarkan kebutuhan dengan disertai alas an-alasan yang jelas dan tepat, Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga-lembaga sedangkan Pengurus Distrik/Perwakilan dan Rayon/Komisariat dapat membentuknya dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(2) Segala sesuatu tentang Lembaga-lembaga ini, baik mengenai pengertian, jenis, tata cara pembentukan dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 32

(1) Peserta Kongres terdiri atas :
Dewan Pertimbangan Organisasi.
Dewan Penasehat Pusat.
Pengurus Pusat.
Unsur Pendiri
Unsur Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan.
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
Unsur Pengurus Distrik/Perwakilan.
Unsur Pengurus Rayon.
Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(2) Peninjau Kongres adalah Lembaga Ekstra Struktural dan Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(3) Peserta dan Peninjau Kongres Luar Biasa adalah sama seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

(4) Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh peserta

(5) Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, Pengurus Pusat bertindak sebagai Pimpinan sementara.

Pasal 33

Rapat Pimpinan Paripurna Pusat dihadiri oleh :
(1) Dewan Pertimbangan Organisasi
(2) Dewan Penasehat Pusat.
(3) Pengurus Pusat.
(4) Unsur Pengurus Distrik/Perwakilan.
(5) Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
(6) Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 34

Rapat Kerja Tingkat Pusat dihadiri oleh unsur peserta yang sama dengan peserta Rapat Pimpinan Paripurna Pusat.

Pasal 35

(1) Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik Luar Biasa/Perwakilan dihadiri oleh :
Unsur Pengurus Pusat.
Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan.
Pengurus Distrik/Perwakilan.
Unsur Pengurus Rayon/Komisariat.
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik/Perwakilan.
Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan.
Unsur Pengurus Sub Rayon.

(2) Peninjau Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik Luar Biasa/Perwakilan adalah perorangan dan Lembaga Ekstra Struktural yang ditentukan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan.

Pasal 36

Rapat Kerja Tingkat Distrik dihadiri oleh :
(1) Unsur Pengurus Pusat.
(2) Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan.
(3) Pengurus Distrik/Perwakilan.
(4) Unsur Pengurus Rayon/Komisariat.
(5) Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.
(6) Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan.

Pasal 37

(1) Peserta musyawarah Rayon terdiri atas :
Unsur Pengurus Distrik.
Dewan Penasehat Rayon.
Pengurus Rayon.
Unsur Pengurus Sub Rayon
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Rayon.
Perorangan yang ditentukan oleh Pengurus Rayon.

(2) Peninjau Musyawarah Rayon adalah Perorangan dan Lembaga Ekstra Struktural yang ditentukan oleh Pengurus Rayon.

Pasal 38

(1) Peserta musyawarah Sub Rayon terdiri atas :
Unsur Pengurus Rayon.
Dewan Penasehat Sub rayon.
Pengurus Sub Rayon.
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Sub Rayon.
Perorangan yang ditentukan oleh Pengurus Sub Rayon.

(2) Peninjau Musyawarah Sub Rayon adalah Perorangan dan atau Lembaga yang ditentukan oleh Pengurus Sub Rayon.

Pasal 39

Jumlah terperinci Peserta Musyawarah dan Rapat-rapat seperti tersebut pada Bab XIII Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB XIV
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 40

Hak Bicara dan Hak Suara pada peserta Musyawarah dan Rapat-rapat yang diatur sebagai berikut :
(3) Hak Bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya dapat diatur oleh kelompok-kelompok peserta.
(4) Hak Suara yang digunakan dalam pengambilan Keputusan pada dasarnya dimiliki oleh Anggota/Peserta yang penggunaannya dilakukan melalui kelompok peserta.

BAB XV
KEUANGAN

Pasal 41

(5) Iuran Anggota ditentukan dalam peraturan Organisasi
(6) Hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran untuk dan dari Organisasi Wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun kepada Lembaga/forum yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
(7) Penerimaan dan Pengeluaran uang dalam rangka Penyelenggaraan kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Distrik, Musyawarah Distrik Luar Biasa, Musyawarah Rayon, dan Musyawarah Sub rayon harus dipertanggung jawabkan kepada Pengurus Organisasi sesuai tingkatannya melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk oleh Pengurus sesuai tingkatannya.

BAB XVI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan atau ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PIMPINAN KONGRES VIII
ANGKATAN MUDA SILIWANGI

ANGGARAN DASAR AMS

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized
Tag:

ANGGARAN DASAR
ANGKATAN MUDA SILIWANGI

PEMBUKAAN

Cita-cita sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bisa dicapai secara damai demokratis, jika Pancasila sebagai dasar falsafah kenegaraan dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan kenegaraan diamalkan dan dihormati dengan adil dan benar serta jujur dan konsisten.

Perjalanan dua puluh satu tahun merdeka telah mengalami bencana krisis kepemimpinan Nasional yang terus memburuk menjadi tirani demokrasi terpimpin di jaman kegelapan rezim seratus menteri dengan terpancangnya tonggak pengkhianatan Gestapu PKI sebagai batas garis darah pemisah antara rakyat Indonesia dengan gerombolan komunis dan antek-anteknya. Hal ini berarti satu peringatan bagi bangsa Indonesia untuk selalu waspada di dalam menegakkan tata karma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber moral dan politik Nasional.

Mengingat betapa perlu dan mendesaknya kerja sama diantara semua golongan dan lapisan masyarakat yang sama-sama ber-ke Tuhan-an Yang Maha Esa dan berkebudayaan didalam mengemban tugas sejarah berupa pengaman dan peningkatan perjuangan bangsa yang telah memasuki gapura raya jaman baru, maka sesuai dengan amanat penderitaan rakyat dan tuntutan hati nurani rakyat yang menjiwai kebangkitan angkatan ’66 sebagai kekuatan sosial politik baru di Indonesia terbinanya kepemimpinan baru yang jujur berilmu dan cerdas berwibawa serta hormat bertanggung jawab kepada rakyat merupakan tuntutan jaman yang harus disadari dan dipenuhi oleh putra-putri Indonesia yang merasakan adanya getaran Indonesia baru serta memiliki rasa tanggung jawab atas kehormatan dan keselamatan bersama sebagai suatu bangsa yang besar

Menyadari akan bahaya di dalam masa peralihan arus sejarah Nasional dari otokrasi istana menjadi demokrasi Pancasila, maka kami Angkatan Muda yang bergerak dibawah Panji Bhakti Siliwangi dan semboyan perjuangan PAKUSARAKAN, dengan ini menyatakan peningkatan tekad kami untuk lebih merapatkan barisan dalam rangka :

–          Pengokohan Angkatan Muda sebagai pelopor dan komponen vital perjuangan Bangsa
– Pembentukan kader inti Siliwangi sebagai warga kader Nasional yang berwatak, berotak serta hormat bertanggung jawab kepada rakyat, yang didalam segala bidang kehidupan merupakan unsur hidup peremaja, penggairah dan pemersatu.
– Pembinaan wilayah Siliwangi dalam rangka nasional se-Nusantara Indonesia.
Berdasarkan kesemuanya itu maka didirikanlah ANGKATAN MUDA SILIWANGI sebagai lembaga patriotisme Angkatan Muda Indonesia yang berada di Bumi Siliwangi sebagai tanah budaya indah tempat penggemblengan persatuan

Nasional Bhineka Tunggal Ika, yang pada tahun pertama sesuai dengan batas-batas kemampuan yang ada mendharma bhaktikan karya dan cipta bersama di lembur matuh banjar karang pamidangan lemah cai tempat bali geusan ngajadi, untuk terus bergerak dengan selalu eling akan purwadaksina Wangsit Siliwangi menuju wujud masyarakat, bangsa dan antar bangsa yang bebas dewasa serta adil sejahtera dengan ridho Alloh SWT.

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama ANGKATAN MUDA SILIWANGI, disingkat AMS.
(2) AMS didirikan pada tanggal 10 Nopember 1966 di Bandung, untuk waktu yang tidak ditentukan
(3) Organisasi tingkat pusat berkedudukan di Bandung
(4) Wilayah Utama AMS adalah Propinsi Jawa Barat dan Banten, serta dapat dibentuk perwakilan diseluruh Indonesia.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 2

AMS berasaskan Pancasila

Pasal 3

Tujuan AMS adalah mewujudkan cita-cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Tugas pokok AMS adalah :

(1) Mengembangkan keberadaan organisasi sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka membangun perwujudan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
(2) Membina potensi AMS untuk diarahkan kepada usaha-usaha terwujudnya masyarakat yang mandiri bermartabat serta demokratis berdasarkan Pancasila.
(3) Menggalang solidaritas masyarakat Indonesia dalam memperkokoh Persatuan dan kesatuan.

BAB III
SIFAT DUNGSI DAN STATUS

Pasal 5

AMS bersifat kekeluargaan, kesetiaan, kejujuran dan rasa tanggung jawab sebagaimana tersurat dan tersirat dalam semboyan silih asih, silih asah, silih asuh, yang dijiwai kepimpinan Siliwangi sebagaimana tercermin dalam Catur Watak Utama, kukuh kana janji, leber wawanen, silih wawangi, medangkeun kamulyan.

Pasal 6

AMS adalah lembaga dan gerakan patriotisme sebagai wadah berhimpunnya para kader-kader bangsa yang memiliki persamaan kehendak untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 7

AMS adalah organisasi Kemasyarakatan yang independen

BAB IV
LAMBANG, PANJI, DOKTRIN, IKRAR, LAGU DAN ATRIBUT

Pasal 8

AMS mempunyai Lambang, Panji, Doktrin, Ikrar, lagu dan Atribut yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan AMS berada di tangan anggota dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 10

(1) Anggota AMS adalah warga Negara Republik Indonesia yang dengan sekarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.
(2) Tata Cara penerimaan Anggota seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Keanggotaan AMS terdiri atas :

a. Anggota Biasa
b. Anggota Kehormatan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 11

Setiap anggota berkewajiban untuk :
(1) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
(2) Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga dan Peraturan organisasi.
(3) Aktif melaksanakan program-program organisasi.

Pasal 12

(1) Setiap Anggota mempunyai hak :
Hak berbicara dan hak suara
Hak memilih dan dipilih
Hak membela diri.
(2) Tentang penggunaan hak-hak anggota seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Susunan Organisasi terdiri atas :
(1) Organisasi Tingkat Pusat berkedudukan di Bandung.
(2) Organisasi Tingkat Distrik berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
(3) Organisasi Tingkat Rayon berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
(4) Dilingkungan masyarakat tertentu karena kebutuhan pembinaan dan pengembangan organisasi, dapat dibentuk komisariat yang kedudukannya setingkat Rayon.
(5) Organisasi Tingkat Sub Rayon berkedudukan di Desa atau Kelurahan.
(6) Di luar Propinsi Jawa Barat dan Banten dapat dibentuk perwakilan Organisasi yang kedudukannya setingkat dengan Distrik dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Pusat.

Pasal 14

Susunan kepengurusan terdiri atas :
(1) Kepengurusan Organisasi Tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat.
(2) Kepengurusan Organisasi Tingkat Distrik adalah Pengurus Distrik.
(3) Kepengurusan Organisasi Tingkat Rayon adalah Pengurus Rayon.
(4) Kepengurusan Organisasi setingkat Rayon lainnya adalah Pengurus Komisariat
(5) Kepengurusan Organisasi Tingkat Sub Rayon adalah Pengurus Sub Rayon
(6) Kepengurusan Perwakilan Organisasi adalah Pengurus Perwakilan.

Pasal 15

Setiap tingkat kepengurusan memerlukan pengesahan :
(1) Pengurus Pusat oleh Kongres.
(2) Pengurus Distrik, Pengurus Rayon/Komisariat, Pengurus Sub Rayon, masing-masing disahkan oleh Pengurus setingkat lebih atas.
(3) Pengurus Perwakilan disahkan oleh Pengurus Pusat.
(4) Pengurus Lembaga Ekstra Struktural disahkan oleh Pengurus AMS yang sesuai dengan masing-masing tingkatannya.

Pasal 16

AMS dalam rangka pelaksanaan program dapat membentuk Lembaga-lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

AMS menjalin hubungan baik dengan organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan dan hubungan nilai-nilai dasar, dan kesejarahan.

BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 18

Pengurus Pusat mempunyai wewenang :
(1) Menentukan Kebijakan dan Peraturan Organisasi.
(2) Mengesahkan susunan dan Personalia Pengurus Distrik, Pengurus Perwakilan dan Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
(3) Menetapkan penggantian unsur Pengurus Distrik, Unsur pengurus Perwakilan dan Unsur pengurus lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
(4) Membentuk Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.

Pasal 19

Pengurus Pusat berkewajiban :
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Paripurna Pusat dan Rapat kerja Tingkat Pusat.
(2) Memberikan pertanggung jawaban kepada Kongres, Kongres Luar Biasa.
(3) Melakukan pembinaan Organisasi terhadap Distrik- Distrik/perwakilan dan Lembaga – lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.

Pasal 20

Pengurus Distrik mempunyai wewenang :

(1) Menentukan kebijaksanaan organisasi pada tingkat Distrik sesuai dengan garis Kebijaksanaan Pengurus Pusat.
(2) Menetapkan penggantian Unsur Pengurus Rayon/komisariat dan Unsur Pengurus Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.
(3) Mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus Rayon/Komisariat dan Pengurus Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.
(4) Membentuk lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.

Pasal 21

Pengurus Distrik berkewajiban :
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik Luar Biasa, Rapat Pimpinan Paripurna dan Rapat kerja baik Tingkat Pusat maupun Tingkat Distrik.
(2) Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik luar Biasa.
(3) Melaksanakan pembinaan Organisasi terhadap Rayon/Komisariat dan lembaga-lembaga Ekstra Struktural tingkat Distrik.
(4) Memberikan laporan kegiatan-kegiatan kepada Pengurus pusat.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada pasal 20 dan 21 berlaku pula untuk Pengurus Rayon/Komisariat, Sub Rayon sesuai dengan tingkat kewenangan dan kewajibannya.

BAB X
DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
Pasal 23

Dewan pertimbangan Organisasi hanya dibentuk ditingkat Pusat dan merupakan dewan yang bersifat kolektif yang ditetapkan oleh Kongres

Pasal 24

(1) Dewan Pertimbangan Organisasi berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan bila terjadi pelanggaran atas AD, ART dan Peraturan organisasi.
(2) Tugas, wewenang dan susunan Dewan Pertimbangan organisasi diatur selanjutnya dalam ART.

BAB XI

Pasal 25
DEWAN PENASEHAT

Disamping susunan Kepengurusan seperti tersebut dalam pasal 13 dibentuk Dewan Penasehat yang merupakan satu kesatuan kepengurusan Organisasi dimasing-masing tingkatan.

Pasal 26

(1) Dewan Penasehat merupakan Badan yang berfungsi memberikan pengarahan, nasehat, bimbingan serta pengayoman kepada Pengurus Organisasi pada masing-masing tingkatannya.
(2) Tugas, Wewenang dan keanggotaan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

MAJELIS PENDIRI

Pasal 27

(1) Majelis Pendiri adalah wadah non structural tempat berhimpunnya para pendiri AMS dan tokoh-tokoh yang telah berjasa kepada organisasi dan hanya dibentuk di Tingkat Pusat.
(2) Majelis Pendiri dapat memberi saran dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan Organisasi.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

Musyawarah dan rapat-rapat terdiri atas :
a. Kongres
b. Kongres Luar biasa
c. Rapat Pimpinan Paripurna Pusat
d. Rapat Kerja Tingkat Pusat
e. Musyawarah Distrik
f. Musyawarah Distrik Luar Biasa
g. Rapat Kerja Tingkat Distrik/Perwakilan, Rayon dan Sub Rayon
h. Musyawarah Rayon/Komisariat
i. Musyawarah Sub Rayon
j. Rapat-rapat lainnya.

Pasal 29

(1) Kongres

Pemegang Kedaulatan Tertinggi Organisasi
Menetapkan dan atau menyempurnakan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga.
Menetapkan program Umum Organisasi
Meminta dan menilai pertanggungjawaban Pengurus pusat
Meminta Laporan Kerja Dewan Penasehat Pusat
Memilih dan mengangkat Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat Tingkat Pusat.
Kongres dilaksanakan satu kali dalam 5 (lima) tahun

(2) Dalam keadaan terpaksa suatu Kongres ditangguhkan, maka seluruh Kepengurusan dapat memegang jabatannya melampaui Masa Bhakti yang seharusnya sampai pada saat yang dimungkinkan diadakannya suatu Kongres.

(3) Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa merupakan forum organisasi yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam organisasi dan memiliki kewenangan atau kekuasaan sama dengan kongres.
Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas pengajuan usul tertulis dari 2/3 jumlah yang didasarkan kepada jumlah Distrik dan Perwakilan yang ada dengan persetujuan Dewan Penasehat Tingkat Pusat setelah diadakan penelaahaan yang seksama.
Kongres Luar Biasa AMS dapat diselenggarakan apabila dari 2/3 jumlah Pengurus Pusat AMS mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan tidak bisa bekerjasama dengan Ketua Umum AMS.
Kongres Luar Biasa AMS dapat diselenggarakan apabila Ketua Umum AMS berhalangan tetap dalam kurun waktu sisa Masa Bhaktinya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Kongres Luar Biasa AMS dapat diselenggarakan apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah Masa berakhirnya Masa Bhaktinya, Pengurus Pusat AMS tidak menyelenggarakan Kongres.
Kongres luar Biasa AMS terpaksa diadakan mengingat huruf a, b, c, d, e pasal ini, Dewan Penasehat Pusat AMS atas dasar Mandat dari Distrik-distrik.

(4) Rapat Pimpinan Paripurna Tingkat Pusat

Merupakan Forum tertinggi Organisasi setingkat dibawah Kongres.
Berhak mengambil segala keputusan yang secara khusus bukan merupakan wewenang yang dimiliki Kongres atau wewenang yang telah didelegasikan kepada Pengurus Pusat.
Diadakan sedikitnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Kongres.

(5) Rapat Kerja Tingkat Pusat

Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
Diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun

(6) Musyawarah Distrik/Perwakilan

Pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Distrik/Perwakilan
Menyusun program Distrik/Perwakilan dalam rangka menjabarkan program Umum organisasi.
Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pengurus Distrik/Perwakilan
Meminta laporan Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan
Memilih dan mengangkat Pengurus Distrik/Perwakilan dan Dewan Penasehat tingkat Distrik/Perwakilan.
Menetapkan keputusan lainnya.
Diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(7) Musyawarah Distrik Luar Biasa mengacu kepada Kongres Luar Biasa (Mutatis Mutandis) sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

(8) RapatKerja Tingkat Distrik

Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program Distrik dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.
Diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun

(9) Musyawarah Rayon/Komisariat

Pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Rayon/Komisariat
Menyusun program Rayon/Komisariat dalam rangka program Distrik
Meminta dan menilai pertanggung jawaban pengurus Rayon/Komisariat
Meminta laporan Dewan Penasehat Rayon/Komisariat.
Memilih dan mengangkat Pengurus Sub Rayon/Komisariat dan Dewan Penasehat tingkat Rayon/Komisariat
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
Diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(10) Musyawarah Sub Rayon

Pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Sub Rayon
Menyusun Program Sub Rayon dalam rangka Program Rayon
Meminta dan menilai pertanggungjawaban Pengurus Sub Rayon dan meminta laporan Dewan Penasehat Sub Rayon.
Memilih dan mengangkat Pengurus Sub Rayon.
Memilih dan mengangkat Dewan Penasehat tingkat Sub Rayon
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
Diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(11) Rapat-rapat lainnya.

Yang diadakan berdasarkan kebutuhan pada setiap tingkat kepengurusan

(12) Unsur peserta musyawarah dan rapat-rapat seperti dimaksud dalam pasal 28 dan 29 Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB XIV
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

(1) Musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 28 dan 29 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah peserta.
(2) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah peserta harus hadir.
(3) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah peserta Kongres harus hadir
Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
(4) Pengambilan keputusan pada azasnya diupayakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat agar mempunyai kekuatan yang bulat dan utuh dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XV
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 31

Keuangan dan harta benda AMS diperoleh dari :
a. Iuran anggota
b. Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah serta tidak merugikan nama baik Organisasi.

BAB XVI
PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI

Pasal 32

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quorum seperti diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 33

Kongres yang diselenggarakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 menetapkan pula tentang keuangan/harta benda organisasi.

BAB XVII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.

Wangsit Siliwangi

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized

Wangsit Siliwangi

Pun !

Geus dipaheutkeun kunu Ngatur didituna
Yen kami kudu ngajagangan hiji mandala di Dua mangsa
Yen kami baris nitis deui dina wanci nu dipasinikeun
Yen kami kudu nyaksian turunna pulung ka Galunggung
Sabada nyaksian turunana pulung ka lebah Ciliwung ratusan taun ka tukang

Subaya mangsa kiwari geus ninggang diugana
Kiwari kami datang deui marengan nu datang make ngaran kami

– S I L I W A N G I –

Ngaran Kami , Ngaran Bihari
Kami – ngaran pancen jeung jiwa kami,

Hayang matuh dina sumsum balung aranjeun,
Hayang ngimah dina jiwa aranjeun.
Hayang nitipkeun ngaran kami – Siliwangi ka anak incu kami,
Jeung hayang supaya eta ngaran tetep di jaga saperti nu geus di jalankeun ku kami.
Kami datang deui dina ngaran, pancen jeung jiwa kami kana ngaran, pancen jeung jiwa aranjeun.
Geura tampa ieu kami,
Hei urang Pajajaran anyar.
Saestuna pancen kami, jiwa kami, nyaeta :
NYUNGKEMKEUN ACINING ASIH KALEMAH CAI
KU WENING ATI,
NGABAKTI JIWA RAGA KA NAGARA
KU BALUNGBANG RASA,
Jeung dimana engke simpay nagara pegat – kandaga – lante kandaga lante harayang ngaraja dewek ,
Geura gunakeun leungeun aranjeun binareng jeujeuhan.
Gupayan ku katresna, sugan nu ingkar daek eling daek mulang.
Jeung upama panggupay aranjeun teu dicumponan, kami nyaho yen leungeun aranjeun bisa di kuah – kieuhkeun bisa diusapkeun bisa dipeureupkeun !
Pun ! Geura pake ngaran kami – Siliwangi – ku aranjeun tapi omat ! masing bisa nyubadanannana, Masing bisa ngajagana, masing bisa ngajiwaannana.
Saestuna ngaran kami teh sarua jeung kami pribadi :
Boga suka jeung duka,
Seja jeng usaha.
Tapi inget !
Sing saha anak incu kami numake ngaran kami kalawan maksud nusuci maranehna meunang kapercayaan ti kami :
Sagala dukana baris ditungtungan ku sukana,
Sagala sejana baris di heueuhan ku Sanghiang bener,
Sagala usahana baris ditungtungan ku buahna, buah alaeunnana,
Jeung alaeun anak incuna.
Sabalikna,
Upama aya anak incu kami numake ngaran kami bari teu jeung wiwaha,
Boga seja jeung tekad nu nirca, atawa boga rasa ujub ku kaunggulan,
Kami seja narik kapercayaan kami, sarta upama aya mamala datang,
Tanggungan pribadina di bale balitungan
Ngaran kami montong dibabawa,
Ngaran kami montong dikotoran
Cag, sakieu wangsit ti kami – Siliwangi-
Geura bral,
Sing panjang natar lalakon kasmaran picaritaeun.

Hello world!

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!