ANGGARAN DASAR AMS

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized
Tag:

ANGGARAN DASAR
ANGKATAN MUDA SILIWANGI

PEMBUKAAN

Cita-cita sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bisa dicapai secara damai demokratis, jika Pancasila sebagai dasar falsafah kenegaraan dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan kenegaraan diamalkan dan dihormati dengan adil dan benar serta jujur dan konsisten.

Perjalanan dua puluh satu tahun merdeka telah mengalami bencana krisis kepemimpinan Nasional yang terus memburuk menjadi tirani demokrasi terpimpin di jaman kegelapan rezim seratus menteri dengan terpancangnya tonggak pengkhianatan Gestapu PKI sebagai batas garis darah pemisah antara rakyat Indonesia dengan gerombolan komunis dan antek-anteknya. Hal ini berarti satu peringatan bagi bangsa Indonesia untuk selalu waspada di dalam menegakkan tata karma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber moral dan politik Nasional.

Mengingat betapa perlu dan mendesaknya kerja sama diantara semua golongan dan lapisan masyarakat yang sama-sama ber-ke Tuhan-an Yang Maha Esa dan berkebudayaan didalam mengemban tugas sejarah berupa pengaman dan peningkatan perjuangan bangsa yang telah memasuki gapura raya jaman baru, maka sesuai dengan amanat penderitaan rakyat dan tuntutan hati nurani rakyat yang menjiwai kebangkitan angkatan ’66 sebagai kekuatan sosial politik baru di Indonesia terbinanya kepemimpinan baru yang jujur berilmu dan cerdas berwibawa serta hormat bertanggung jawab kepada rakyat merupakan tuntutan jaman yang harus disadari dan dipenuhi oleh putra-putri Indonesia yang merasakan adanya getaran Indonesia baru serta memiliki rasa tanggung jawab atas kehormatan dan keselamatan bersama sebagai suatu bangsa yang besar

Menyadari akan bahaya di dalam masa peralihan arus sejarah Nasional dari otokrasi istana menjadi demokrasi Pancasila, maka kami Angkatan Muda yang bergerak dibawah Panji Bhakti Siliwangi dan semboyan perjuangan PAKUSARAKAN, dengan ini menyatakan peningkatan tekad kami untuk lebih merapatkan barisan dalam rangka :

–          Pengokohan Angkatan Muda sebagai pelopor dan komponen vital perjuangan Bangsa
– Pembentukan kader inti Siliwangi sebagai warga kader Nasional yang berwatak, berotak serta hormat bertanggung jawab kepada rakyat, yang didalam segala bidang kehidupan merupakan unsur hidup peremaja, penggairah dan pemersatu.
– Pembinaan wilayah Siliwangi dalam rangka nasional se-Nusantara Indonesia.
Berdasarkan kesemuanya itu maka didirikanlah ANGKATAN MUDA SILIWANGI sebagai lembaga patriotisme Angkatan Muda Indonesia yang berada di Bumi Siliwangi sebagai tanah budaya indah tempat penggemblengan persatuan

Nasional Bhineka Tunggal Ika, yang pada tahun pertama sesuai dengan batas-batas kemampuan yang ada mendharma bhaktikan karya dan cipta bersama di lembur matuh banjar karang pamidangan lemah cai tempat bali geusan ngajadi, untuk terus bergerak dengan selalu eling akan purwadaksina Wangsit Siliwangi menuju wujud masyarakat, bangsa dan antar bangsa yang bebas dewasa serta adil sejahtera dengan ridho Alloh SWT.

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama ANGKATAN MUDA SILIWANGI, disingkat AMS.
(2) AMS didirikan pada tanggal 10 Nopember 1966 di Bandung, untuk waktu yang tidak ditentukan
(3) Organisasi tingkat pusat berkedudukan di Bandung
(4) Wilayah Utama AMS adalah Propinsi Jawa Barat dan Banten, serta dapat dibentuk perwakilan diseluruh Indonesia.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 2

AMS berasaskan Pancasila

Pasal 3

Tujuan AMS adalah mewujudkan cita-cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Tugas pokok AMS adalah :

(1) Mengembangkan keberadaan organisasi sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka membangun perwujudan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
(2) Membina potensi AMS untuk diarahkan kepada usaha-usaha terwujudnya masyarakat yang mandiri bermartabat serta demokratis berdasarkan Pancasila.
(3) Menggalang solidaritas masyarakat Indonesia dalam memperkokoh Persatuan dan kesatuan.

BAB III
SIFAT DUNGSI DAN STATUS

Pasal 5

AMS bersifat kekeluargaan, kesetiaan, kejujuran dan rasa tanggung jawab sebagaimana tersurat dan tersirat dalam semboyan silih asih, silih asah, silih asuh, yang dijiwai kepimpinan Siliwangi sebagaimana tercermin dalam Catur Watak Utama, kukuh kana janji, leber wawanen, silih wawangi, medangkeun kamulyan.

Pasal 6

AMS adalah lembaga dan gerakan patriotisme sebagai wadah berhimpunnya para kader-kader bangsa yang memiliki persamaan kehendak untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 7

AMS adalah organisasi Kemasyarakatan yang independen

BAB IV
LAMBANG, PANJI, DOKTRIN, IKRAR, LAGU DAN ATRIBUT

Pasal 8

AMS mempunyai Lambang, Panji, Doktrin, Ikrar, lagu dan Atribut yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan AMS berada di tangan anggota dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 10

(1) Anggota AMS adalah warga Negara Republik Indonesia yang dengan sekarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.
(2) Tata Cara penerimaan Anggota seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Keanggotaan AMS terdiri atas :

a. Anggota Biasa
b. Anggota Kehormatan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 11

Setiap anggota berkewajiban untuk :
(1) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
(2) Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga dan Peraturan organisasi.
(3) Aktif melaksanakan program-program organisasi.

Pasal 12

(1) Setiap Anggota mempunyai hak :
Hak berbicara dan hak suara
Hak memilih dan dipilih
Hak membela diri.
(2) Tentang penggunaan hak-hak anggota seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Susunan Organisasi terdiri atas :
(1) Organisasi Tingkat Pusat berkedudukan di Bandung.
(2) Organisasi Tingkat Distrik berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
(3) Organisasi Tingkat Rayon berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
(4) Dilingkungan masyarakat tertentu karena kebutuhan pembinaan dan pengembangan organisasi, dapat dibentuk komisariat yang kedudukannya setingkat Rayon.
(5) Organisasi Tingkat Sub Rayon berkedudukan di Desa atau Kelurahan.
(6) Di luar Propinsi Jawa Barat dan Banten dapat dibentuk perwakilan Organisasi yang kedudukannya setingkat dengan Distrik dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Pusat.

Pasal 14

Susunan kepengurusan terdiri atas :
(1) Kepengurusan Organisasi Tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat.
(2) Kepengurusan Organisasi Tingkat Distrik adalah Pengurus Distrik.
(3) Kepengurusan Organisasi Tingkat Rayon adalah Pengurus Rayon.
(4) Kepengurusan Organisasi setingkat Rayon lainnya adalah Pengurus Komisariat
(5) Kepengurusan Organisasi Tingkat Sub Rayon adalah Pengurus Sub Rayon
(6) Kepengurusan Perwakilan Organisasi adalah Pengurus Perwakilan.

Pasal 15

Setiap tingkat kepengurusan memerlukan pengesahan :
(1) Pengurus Pusat oleh Kongres.
(2) Pengurus Distrik, Pengurus Rayon/Komisariat, Pengurus Sub Rayon, masing-masing disahkan oleh Pengurus setingkat lebih atas.
(3) Pengurus Perwakilan disahkan oleh Pengurus Pusat.
(4) Pengurus Lembaga Ekstra Struktural disahkan oleh Pengurus AMS yang sesuai dengan masing-masing tingkatannya.

Pasal 16

AMS dalam rangka pelaksanaan program dapat membentuk Lembaga-lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

AMS menjalin hubungan baik dengan organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan dan hubungan nilai-nilai dasar, dan kesejarahan.

BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 18

Pengurus Pusat mempunyai wewenang :
(1) Menentukan Kebijakan dan Peraturan Organisasi.
(2) Mengesahkan susunan dan Personalia Pengurus Distrik, Pengurus Perwakilan dan Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
(3) Menetapkan penggantian unsur Pengurus Distrik, Unsur pengurus Perwakilan dan Unsur pengurus lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
(4) Membentuk Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.

Pasal 19

Pengurus Pusat berkewajiban :
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Paripurna Pusat dan Rapat kerja Tingkat Pusat.
(2) Memberikan pertanggung jawaban kepada Kongres, Kongres Luar Biasa.
(3) Melakukan pembinaan Organisasi terhadap Distrik- Distrik/perwakilan dan Lembaga – lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.

Pasal 20

Pengurus Distrik mempunyai wewenang :

(1) Menentukan kebijaksanaan organisasi pada tingkat Distrik sesuai dengan garis Kebijaksanaan Pengurus Pusat.
(2) Menetapkan penggantian Unsur Pengurus Rayon/komisariat dan Unsur Pengurus Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.
(3) Mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus Rayon/Komisariat dan Pengurus Lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.
(4) Membentuk lembaga-lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.

Pasal 21

Pengurus Distrik berkewajiban :
(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik Luar Biasa, Rapat Pimpinan Paripurna dan Rapat kerja baik Tingkat Pusat maupun Tingkat Distrik.
(2) Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik luar Biasa.
(3) Melaksanakan pembinaan Organisasi terhadap Rayon/Komisariat dan lembaga-lembaga Ekstra Struktural tingkat Distrik.
(4) Memberikan laporan kegiatan-kegiatan kepada Pengurus pusat.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada pasal 20 dan 21 berlaku pula untuk Pengurus Rayon/Komisariat, Sub Rayon sesuai dengan tingkat kewenangan dan kewajibannya.

BAB X
DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
Pasal 23

Dewan pertimbangan Organisasi hanya dibentuk ditingkat Pusat dan merupakan dewan yang bersifat kolektif yang ditetapkan oleh Kongres

Pasal 24

(1) Dewan Pertimbangan Organisasi berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan bila terjadi pelanggaran atas AD, ART dan Peraturan organisasi.
(2) Tugas, wewenang dan susunan Dewan Pertimbangan organisasi diatur selanjutnya dalam ART.

BAB XI

Pasal 25
DEWAN PENASEHAT

Disamping susunan Kepengurusan seperti tersebut dalam pasal 13 dibentuk Dewan Penasehat yang merupakan satu kesatuan kepengurusan Organisasi dimasing-masing tingkatan.

Pasal 26

(1) Dewan Penasehat merupakan Badan yang berfungsi memberikan pengarahan, nasehat, bimbingan serta pengayoman kepada Pengurus Organisasi pada masing-masing tingkatannya.
(2) Tugas, Wewenang dan keanggotaan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

MAJELIS PENDIRI

Pasal 27

(1) Majelis Pendiri adalah wadah non structural tempat berhimpunnya para pendiri AMS dan tokoh-tokoh yang telah berjasa kepada organisasi dan hanya dibentuk di Tingkat Pusat.
(2) Majelis Pendiri dapat memberi saran dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan Organisasi.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

Musyawarah dan rapat-rapat terdiri atas :
a. Kongres
b. Kongres Luar biasa
c. Rapat Pimpinan Paripurna Pusat
d. Rapat Kerja Tingkat Pusat
e. Musyawarah Distrik
f. Musyawarah Distrik Luar Biasa
g. Rapat Kerja Tingkat Distrik/Perwakilan, Rayon dan Sub Rayon
h. Musyawarah Rayon/Komisariat
i. Musyawarah Sub Rayon
j. Rapat-rapat lainnya.

Pasal 29

(1) Kongres

Pemegang Kedaulatan Tertinggi Organisasi
Menetapkan dan atau menyempurnakan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga.
Menetapkan program Umum Organisasi
Meminta dan menilai pertanggungjawaban Pengurus pusat
Meminta Laporan Kerja Dewan Penasehat Pusat
Memilih dan mengangkat Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat Tingkat Pusat.
Kongres dilaksanakan satu kali dalam 5 (lima) tahun

(2) Dalam keadaan terpaksa suatu Kongres ditangguhkan, maka seluruh Kepengurusan dapat memegang jabatannya melampaui Masa Bhakti yang seharusnya sampai pada saat yang dimungkinkan diadakannya suatu Kongres.

(3) Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa merupakan forum organisasi yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam organisasi dan memiliki kewenangan atau kekuasaan sama dengan kongres.
Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas pengajuan usul tertulis dari 2/3 jumlah yang didasarkan kepada jumlah Distrik dan Perwakilan yang ada dengan persetujuan Dewan Penasehat Tingkat Pusat setelah diadakan penelaahaan yang seksama.
Kongres Luar Biasa AMS dapat diselenggarakan apabila dari 2/3 jumlah Pengurus Pusat AMS mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan tidak bisa bekerjasama dengan Ketua Umum AMS.
Kongres Luar Biasa AMS dapat diselenggarakan apabila Ketua Umum AMS berhalangan tetap dalam kurun waktu sisa Masa Bhaktinya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Kongres Luar Biasa AMS dapat diselenggarakan apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah Masa berakhirnya Masa Bhaktinya, Pengurus Pusat AMS tidak menyelenggarakan Kongres.
Kongres luar Biasa AMS terpaksa diadakan mengingat huruf a, b, c, d, e pasal ini, Dewan Penasehat Pusat AMS atas dasar Mandat dari Distrik-distrik.

(4) Rapat Pimpinan Paripurna Tingkat Pusat

Merupakan Forum tertinggi Organisasi setingkat dibawah Kongres.
Berhak mengambil segala keputusan yang secara khusus bukan merupakan wewenang yang dimiliki Kongres atau wewenang yang telah didelegasikan kepada Pengurus Pusat.
Diadakan sedikitnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Kongres.

(5) Rapat Kerja Tingkat Pusat

Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
Diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun

(6) Musyawarah Distrik/Perwakilan

Pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Distrik/Perwakilan
Menyusun program Distrik/Perwakilan dalam rangka menjabarkan program Umum organisasi.
Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pengurus Distrik/Perwakilan
Meminta laporan Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan
Memilih dan mengangkat Pengurus Distrik/Perwakilan dan Dewan Penasehat tingkat Distrik/Perwakilan.
Menetapkan keputusan lainnya.
Diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(7) Musyawarah Distrik Luar Biasa mengacu kepada Kongres Luar Biasa (Mutatis Mutandis) sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

(8) RapatKerja Tingkat Distrik

Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program Distrik dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.
Diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun

(9) Musyawarah Rayon/Komisariat

Pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Rayon/Komisariat
Menyusun program Rayon/Komisariat dalam rangka program Distrik
Meminta dan menilai pertanggung jawaban pengurus Rayon/Komisariat
Meminta laporan Dewan Penasehat Rayon/Komisariat.
Memilih dan mengangkat Pengurus Sub Rayon/Komisariat dan Dewan Penasehat tingkat Rayon/Komisariat
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
Diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(10) Musyawarah Sub Rayon

Pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Sub Rayon
Menyusun Program Sub Rayon dalam rangka Program Rayon
Meminta dan menilai pertanggungjawaban Pengurus Sub Rayon dan meminta laporan Dewan Penasehat Sub Rayon.
Memilih dan mengangkat Pengurus Sub Rayon.
Memilih dan mengangkat Dewan Penasehat tingkat Sub Rayon
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
Diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(11) Rapat-rapat lainnya.

Yang diadakan berdasarkan kebutuhan pada setiap tingkat kepengurusan

(12) Unsur peserta musyawarah dan rapat-rapat seperti dimaksud dalam pasal 28 dan 29 Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB XIV
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

(1) Musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 28 dan 29 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah peserta.
(2) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah peserta harus hadir.
(3) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah peserta Kongres harus hadir
Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
(4) Pengambilan keputusan pada azasnya diupayakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat agar mempunyai kekuatan yang bulat dan utuh dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XV
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 31

Keuangan dan harta benda AMS diperoleh dari :
a. Iuran anggota
b. Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah serta tidak merugikan nama baik Organisasi.

BAB XVI
PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI

Pasal 32

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quorum seperti diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 33

Kongres yang diselenggarakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 menetapkan pula tentang keuangan/harta benda organisasi.

BAB XVII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s