ANGGARAN RUMAH TANGGA AMS

Posted: Februari 21, 2011 in Uncategorized
Tag:

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGKATAN MUDA SILIWANGI

BAB I
LAMBANG, PANJI, DOKTRIN, IKRAR, LAGU DAN ATRIBUT LAINNYA.

Pasal 1

(1) Lambang AMS adalah Kepala Harimau dengan dua kujang Pusaka berlubang empat dan bertuliskan Siliwangi AMS PAKUSARAKAN.
(2) Panji AMS adalah berwarna kuning emas berhiaskan Lambang Organisasi ditengah-tengahnya berwarna hitam dengan ukuran 90 Cm x 150 Cm.
(3) Doktrin, Ikrar, Lagu dan atribut-atribut lainnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota AMS harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
(1) Telah berumur 17 tahun
(2) Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi.
(3) Menerima AD, ART, program Umum Organisasi dan peraturan-peraturan organisasi
(4) Menyatakan diri menjadi anggota AMS melalui peringkat organisasi terbawah yang ada
(5) Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan sesuai dengan peraturan organisasi.

Pasal 3
Anggota Kehormatan

(1) Anggota Kehormatan adalah tokoh-tokoh yang dianggap telah berjasa kepada organisasi yang keanggotaannya ditentukan oleh keputusan organisasi.
(2) Anggota Kehormatan tingkat Pusat ditentukan oleh Pengurus Pusat dan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Penasehat, sedangkan Anggota Kehormatan lainnya ditentukan oleh Kepengurusan setingkat lebih tinggi diatasnya.

BAB III
KEWAJIBAN, HAK ANGGOTA DAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap anggota berkewajiban :
(1) Mentaati AD dan ART serta seluruh keputusan-keputusan Organisasi.
(2) Mentaati dan melaksanakan segala peraturan organisasi.
(3) Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi.
(4) Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan dan nama baik organisasi.
(5) Mengamankan dan memperjuangkan kebijaksanaan organisasi.
(6) Membayar iuran

Pasal 5

Setiap anggota berhak :
(1) Berhak memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
(2) Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
(3) Memilih dan dipilih.
(4) Memperoleh perlindungan, pembelaan
(5) Memperoleh pendidikan kader dan bimbingan dari organisasi.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 tentang kewajiban dan hak anggota berlaku bagi setiap anggota Organisasi, kecuali anggota kehormatan tidak memiliki hak memilih.

Pasal 7

(1) Anggota tidak dibenarkan melakukan tindakan dan atau mempublikasikan (menyebarluaskan) kepada umum hal-hal yang bersifat merugikan nama baik dan kepentingan organisasi baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Pengurus yang tidak aktif, melalaikan tugas dan menghambat mekanisme organisasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dikenakan tindakan administratif organisasi sebagai berikut :
Teguran/peringatan organiosasi.
Skorsing Keanggotaan/Pengurus.
Pemecatan/pemberhentian.
(4) Pelaksanaan tindakan administratif tersebut pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Distrik/perwakilan.
Pasal 8

Tata cara pembelaan diri anggota akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

Anggota berhenti karena :
(1) Meninggal Dunia.
(2) Atas permintaan sendiri.
(3) Diberhentikan.

BAB V
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10

(1) Pengurus Pusat terdiri atas :
Ketua Umum
Ketua-ketua
Sekretaris Jenderal
Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
Bendahara Umum
Wakil-wakil Bendahara Umum
Ketua-ketua Departemen

(2) Pada tiap-tiap wilayah dapat ditunjuk Koordinator Wilayah (KORWIL) sebagai Pembantu Pengurus Pusat di wilayahnya yang kewenangannya diatur oleh Pengurus Pusat.

(3) Ketua Umum dan Ketua Dewan Penasehat dipilih langsung oleh peserta Kongres sekurang didukung oleh ½ jumlah peserta + 1 dari peserta yang hadir.

(4) Tata cara Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Penasehat serta penetapan kepengurusan tingkat Pusat diatur oleh Tata Tertib.

Pasal 11

(1) Pengurus Distrik/Perwakilan terdiri atas :
Ketua
Wakil-wakil Ketua
Sekretaris
Wakil-wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil-wakil Bendahara
Ketua-ketua Biro

(2) Pada tiap-tiap wilayah ditunjuk Koordinator Wilayah (KORWIL) yang kedudukannya setingkat dengan Wakil Ketua sebagai Pembantu Pengurus Distrik di wilayahnya yang kewenangannya diatur oleh Pengurus Distrik.

Pasal 12

(1) Pengurus Rayon/Komisariat terdiri atas :
Ketua
Wakil-wakil Ketua
Sekretaris
Wakil-wakil Sekretaris.
Bendahara
Wakil-wakil Bendahara
Ketua-ketua Bidang.

(2) Pada tiap-tiap wilayah dapat ditunjuk Koordinator Wilayah (KORWIL) yang kedudukannya setingkat dengan Wakil Ketua sebagai Pembantu Pengurus Rayon di wilayahnya yang kewenangannya diatur oleh Pengurus Rayon.

Pasal 13

Pengurus Sub Rayon terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil Sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil-wakil Bendahara.
g. Ketua-ketua Bagian.

Pasal 14

(1) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pimpinan Paripurna.
(2) Calon-calon diajukan oleh Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Pusat.
(3) Sebelum diadakan rapat pimpinan Paripurna, maka Pengurus Pusat dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk penjabat.

Pasal 15

Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus Distrik/Perwakilan disyahkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usulan Pengurus Distrik setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Distrik.

Pasal 16

Pengisian lowongan antar waktu personalia Pengurus Rayon/Komisariat disyahkan oleh Oengurus Distrik berdasarkan usul Pengurus Rayon setelah berkonsultasi dengan Penasehat Rayon.

Pasal 17

Pengisian lowongan antar waktu personalia Pengurus Sub Rayon disahkan oleh Pengurus Rayon berdasarkan usul Pengurus Sub Rayon setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Sub Rayon.

Pasal 18

Masa jabatan oenggantian antar waktu berakhir pada waktu jabatan yang digantikannya berakhir.

BAB VI
PEDOMAN TATA KERJA

Pasal 19

(1) Demi tertibnya pelaksanaan mekanisme organisasi, Pengurus Pusat wajib membuat Pedoman Tata Kerja yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya.
(2) Untuk memudahkan terlaksananya tujuan organisasi sesuai dengan kondisi masing-masing Distrik/Perwakilan, setiap Distrik/Perwakilan harus membuat Pedoman Tata Kerja yang berlaku untuk Distrik/Perwakilan yang bersangkutan

Setelah mendapat pengesahan dari Pengurus Pusat yang tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
(3) Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku pula bagi masing-masing Rayon/Komisariat dan Sub Rayon dengan mendapat pengesahan dari Pengurus yang setingkat lebih atas.

BAB VII
SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 20

Dewan Pertimbangan Organisasi Terdiri atas :
a. Seorang Ketua
b. 2 orang wakil ketua
c. Seorang Sekretaris
d. 5 orang anggota

Pasal 21

Personalia Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri atas 2 orang unsur pendiri, 2 orang unsur Dewan Penasehat Tingkat Pusat, 5 orang anggota yang diusulkan oleh Korwil-korwil.

Pasal 22

(1) Dewan Pertimbangan organisasi bertugas dan memiliki wewenang memberikan keputusan berupa sanksi-sanksi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam BAB III pasal 7 ayat (3) ART
(2) Dewan Pertimbangan Organisasi melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan permohonan dari dewan penasehat Tingkat Pusat bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.
(3) Keputusan Dewan Pertimbangan Organisasi dikembalikan kepada Dewan Penasehat Tingkat Pusat untuk diteruskan kepada Pengurus yang pertama mengajukan permohonan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB VIII
SUSUNAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 23

Susunan Dewan Penasehat terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Anggota-anggota

BAB IX
PERSONALIA DEWAN PENASEHAT

Pasal 24

(1) Ketua Dewan Penasehat dipilih oleh Peserta Kongres
(2) Personalia Dewan Penasehat Pusat adalah tokoh AMS yang telah berjasa pada Organisasi., yang ditetapkan oleh tim formatur serta disyahkan oleh Kongres bersama-sama dengan penyusunan Personalia Pengurus Pusat.
(3) Personalia Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan, Rayon dan Sub Rayon adalah tokoh-tokoh AMS setempat dan atau anggota kehormatan penetapannya ditentukan oleh Pengurus setingkat lebih tinggi.

BAB X
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT

Pasal 25

Dewan Penasehat merupakan Dewan yang bersifat kolektif yang dibentuk ditingkat Pusat, Distrik/Perwakilan, Rayon/Komisariat, dan Sub Rayon.

Pasal 26

Keputusan-keputusan atau saran-saran Dewan Penasehat diambil dalam suatu rapat Dewan Penasehat sehingga mencerminkan cirri kolektif dari Dewan ini.

Pasal 27

Fungsi dan wewenang Dewan Penasehat terdiri atas :
(1) Fungsi sebagai penasehat mempunyai arti berwenang memberikan pengarahan kepada Pengurus AMS sesuai dengan tingkatannya.
(2) Fungsi sebagai pembimbing mempunyai arti berwenang memberikan bimbingan atau supervisi pada Pengurus AMS sesuai dengan tingkatannya.
(3) Fungsi sebagai pengayom mempunyai arti berwenang memberikan perlindungan apabila organisasi sesuai tingkatannya terancam vakum yang disebabkan dari luar maupun dari dalam organisasi.
(4) Dewan Penasehat wajib memberikan jawaban atas konsultasi Pengurus AMS sesuai tingkatannya tentang pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus yang disesuaikan dengan ketiga fungsi Dewan Penasehat AMS seperti dimaksud dalam point (1), (2) dan (3) Pasal ini.
(5) Pelaksanaan jawaban pada point (4) pasal ini harus memperhatikan latar belakangnya secara kasus perkasus.
(6) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Penasehat mempunyai hak bertanya dan menerima jawaban kepada dan dari Pengurus AMS sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku bagi semua Dewan Penasehat disemua tingkatan.

Pasal 29

Dewan Penasehat Pusat AMS dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pertimbangan Organisasi untuk memberhentikan Pengurus dan Anggota Dewan Penasehat Pusat ,Pengurus Pusat AMS atas usul Pengurus Pusat AMS, apabila yang bersangkutan dipandang telah menyalahgunakan wewenang dan atau merugikan nama baik organisasi dan membahayakan kelangsungan hidup organisasi.

BAB XI
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENDIRI

Pasal 30

(1) Susunan dan kedudukan Majelis Pendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
(2) Susunan dan Personalia Majelis Pendiri ditetapkan oleh Majelis Pendiri.

BAB XII
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 31

(1) Berdasarkan kebutuhan dengan disertai alas an-alasan yang jelas dan tepat, Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga-lembaga sedangkan Pengurus Distrik/Perwakilan dan Rayon/Komisariat dapat membentuknya dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(2) Segala sesuatu tentang Lembaga-lembaga ini, baik mengenai pengertian, jenis, tata cara pembentukan dan tata kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 32

(1) Peserta Kongres terdiri atas :
Dewan Pertimbangan Organisasi.
Dewan Penasehat Pusat.
Pengurus Pusat.
Unsur Pendiri
Unsur Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan.
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
Unsur Pengurus Distrik/Perwakilan.
Unsur Pengurus Rayon.
Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(2) Peninjau Kongres adalah Lembaga Ekstra Struktural dan Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(3) Peserta dan Peninjau Kongres Luar Biasa adalah sama seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

(4) Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh peserta

(5) Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, Pengurus Pusat bertindak sebagai Pimpinan sementara.

Pasal 33

Rapat Pimpinan Paripurna Pusat dihadiri oleh :
(1) Dewan Pertimbangan Organisasi
(2) Dewan Penasehat Pusat.
(3) Pengurus Pusat.
(4) Unsur Pengurus Distrik/Perwakilan.
(5) Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Pusat.
(6) Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 34

Rapat Kerja Tingkat Pusat dihadiri oleh unsur peserta yang sama dengan peserta Rapat Pimpinan Paripurna Pusat.

Pasal 35

(1) Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik Luar Biasa/Perwakilan dihadiri oleh :
Unsur Pengurus Pusat.
Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan.
Pengurus Distrik/Perwakilan.
Unsur Pengurus Rayon/Komisariat.
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik/Perwakilan.
Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan.
Unsur Pengurus Sub Rayon.

(2) Peninjau Musyawarah Distrik/Musyawarah Distrik Luar Biasa/Perwakilan adalah perorangan dan Lembaga Ekstra Struktural yang ditentukan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan.

Pasal 36

Rapat Kerja Tingkat Distrik dihadiri oleh :
(1) Unsur Pengurus Pusat.
(2) Dewan Penasehat Distrik/Perwakilan.
(3) Pengurus Distrik/Perwakilan.
(4) Unsur Pengurus Rayon/Komisariat.
(5) Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Distrik.
(6) Perorangan yang ditetapkan oleh Pengurus Distrik/Perwakilan.

Pasal 37

(1) Peserta musyawarah Rayon terdiri atas :
Unsur Pengurus Distrik.
Dewan Penasehat Rayon.
Pengurus Rayon.
Unsur Pengurus Sub Rayon
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Rayon.
Perorangan yang ditentukan oleh Pengurus Rayon.

(2) Peninjau Musyawarah Rayon adalah Perorangan dan Lembaga Ekstra Struktural yang ditentukan oleh Pengurus Rayon.

Pasal 38

(1) Peserta musyawarah Sub Rayon terdiri atas :
Unsur Pengurus Rayon.
Dewan Penasehat Sub rayon.
Pengurus Sub Rayon.
Organisasi/Lembaga Ekstra Struktural Tingkat Sub Rayon.
Perorangan yang ditentukan oleh Pengurus Sub Rayon.

(2) Peninjau Musyawarah Sub Rayon adalah Perorangan dan atau Lembaga yang ditentukan oleh Pengurus Sub Rayon.

Pasal 39

Jumlah terperinci Peserta Musyawarah dan Rapat-rapat seperti tersebut pada Bab XIII Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB XIV
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 40

Hak Bicara dan Hak Suara pada peserta Musyawarah dan Rapat-rapat yang diatur sebagai berikut :
(3) Hak Bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya dapat diatur oleh kelompok-kelompok peserta.
(4) Hak Suara yang digunakan dalam pengambilan Keputusan pada dasarnya dimiliki oleh Anggota/Peserta yang penggunaannya dilakukan melalui kelompok peserta.

BAB XV
KEUANGAN

Pasal 41

(5) Iuran Anggota ditentukan dalam peraturan Organisasi
(6) Hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran untuk dan dari Organisasi Wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun kepada Lembaga/forum yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
(7) Penerimaan dan Pengeluaran uang dalam rangka Penyelenggaraan kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Distrik, Musyawarah Distrik Luar Biasa, Musyawarah Rayon, dan Musyawarah Sub rayon harus dipertanggung jawabkan kepada Pengurus Organisasi sesuai tingkatannya melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk oleh Pengurus sesuai tingkatannya.

BAB XVI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan atau ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PIMPINAN KONGRES VIII
ANGKATAN MUDA SILIWANGI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s